Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, bersama Mendagri, Tito Karnavian dan Menko Polhukam, Mahfud MD. (Analisadaily/Istimewa)
Analisadaily.com, Medan - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, ketika melakukan kunjungan ke Sumut.
Dalam kunjungan ini Tito menyampaikan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan tetap digelar 9 Desember 2020 di sejumlah provinsi di Indonesia, termasuk Sumut.
Dari 33 kabupaten/kota yang ada di Sumut, 23 kabupaten/kota akan menggelar Pilkada.
Pelaksanaan Pilkada serentak di Sumut diharapkan dapat berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat.
"Di Sumut ada 23 dari 33 kabupaten/kota yang akan mengadakan Pilkada, yakni 17 kabupaten dan 6 kota. Jika tiap daerah dua saja kontestannya dan misalkan setiap pasangan mengeluarkan uang Rp10 miliar untuk kampanye, bayangkan putaran uang itu nanti mengalir ke daerah. Apalagi bila pasangan calon membuat nomor dan ajakan memilih pada masker. Hal ini bisa membuat pergerakan ekonomi masyarakat," ujar Tito, Kamis (2/7) malam.
Namun Tito mengingatkan Pilkada serentak dilaksanakan dengan tetap mempedomani protokol kesehatan.
"Jangan melihat Pilkada sebagai sarana penyebaran virus. Kita harus balikan pemikiran itu menjadi peluang kita, dengan Pilkada ini bisa menekan penyebaran Covid-19. Jadikan Pilkada menjadi ajang mencari kepala daerah yang efektif melawan Covid-19, dan para calon kepala daerah pun harus mampu menawarkan program-program yang realistis untuk menyelesaikan masalah dampak dari Covid-19 ini," terang Tito.
Tito menambahkan bahwa pelaksanaan Pilkada di masa pandemi Covid-19 bisa berisiko, tetapi juga dapat jadi peluang bagi pesaing incumbent (petahana).
"Dengan adanya Pilkada, para kepala daerah akan berkerja keras untuk melandaikan kurva (penyebaran Covid-19) masing-masing. Sedangkan non-petahana bisa menawarkan program baru untuk kontestasi guna mengukur keberhasilan atau tidak keberhasilan dari petahana," ujarnya.
Sementara Menko Polhukam, Mahfud MD, mengingatkan agar Pilkada tidak menjadi ajang perpecahan. Dia mengharapkan para tokoh agama dan masyarakat mampu memberikan keteduhan saat Pilkada.
"Bangsa ini dipersatukan dengan ideologi Pancasila. Perbedaan agama kita besar, kita ada 6 agama, 1.360 suku bangsa, ada 726 bahasa dan 17.508 pulau, beruntung kita bersatu. Dahulu India dan Pakistan menyatu, namun pecah karena perbedaan warna kulit, beda bahasa dan kepercayaan. Kita pun bisa bersatu karena landasan ideologi Pancasila," ungkapnya.
Menyikapi beragam masukan tersebut, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, mengatakan siap untuk melaksanakan dan menyosialisasikan masukan yang telah disampaikan.
"Tiga bulan Sumut merasakan pandemi Covid-19, malam ini kami baru bisa bersilahtuhrahmi bersama jajaran Forkopimda. Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui dalam waktu dekat kita akan laksanakan Pilkada. Tolong kita sosialisasikan apa yang disampaikan pada malam ini agar bermanfaat untuk kita bersama," ujar Edy Rahmayadi.
Turut hadir Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Kapolda Sumut Irjen Pol. Martuani Sormin Siregar, Pangdam I/BB Mayjen TNI Irwansyah dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Amir Yanto, serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat Sumut.
(JW/EAL)