Menurut dia, kehadiran BPN di Padanglawas sangat diperlukan, bukan hanya pemerintah daerah, tapi termasuk masyarakat umum.

“Saat ini kita masih terus berupaya dan sedang dijejaki bagaimana BPN bisa berdiri di Padanglawas," kata Ali, Rabu (22/7).

Ia mengungkapkan, karena BPN belum berdirinya di Padanglawas, masyarakat yang ingin mensertifikatkan aset atau tanahnya terpaksa ke Padangsidimpuan.

"Sudah berapa ongkos dan waktu yang kita habiskan jika mau mengurus sertifikat tanah harus ke BPN Tapanuli Selatan," tambahnya.

100 Persil Disertifikatkan

Pelaksana tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Padanglawas, Trianta mengatakan, pihaknya telah mengejar dan menargetkan agar seluruh aset daerah bisa disertifikatkan menjadi atas nama daerah.

Tahun ini, BPKAD menargetkan 100 persil atau 100 surat aset daerah akan bisa disertifikatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapanuli Selatan.

“Dari 700 persil aset daerah Padanglawas baru 100 persil yang sudah disertifikatkan atas nama daerah," ujar Trianta.

Trianta mengungkapkan, untuk mengejar sertifikat aset sangat terbatas. Mengingat, kantor BPN belum ada di Palas, ditambah terbatasnya petugas BPN Tapanuli Selatan.

"Memang belum 100 persen, namun ini yang akan terus kami kejar, apalagi masalah aset ini menjadi perhatian dari Komisi Pembertasan Korupsi," kata Trianta.

Trianya menjelaskan, dari 700 persil aset daerah 400 aset terdiri dari tanah atau gedung sekolah, puskesmas, Pustu dan lahan lainnya. Sedangkan 300 lagi adalah aset bawah tanah.

“Dua duanya tetap menjadi aset daerah, yang menjadi prioritas kita saat ini adalah 400 persil yang tampak secara kasat mata seperti itu tadi sekolah dan yang lainnya," sambung Trianta.

Ketika ditanya berapa anggaran yang ditampung untuk pengurusan sertifikat asset tahun ini, ia tidak bisa merinci anggarannya.

"Kalau jumlah anggaannya gak tau persis, karena beda-beda biaya sertifikatnya. Tergantung luas dan besaran asetnya. Tapi anggarannya ditampung di BPKAD," tuturnya.

(ATS/CSP)