Ketidakmampuannya itu disampaikan juru bicara gugus tugas Covid-19, Rahmat Hidayat Siregar, yang juga Kepala Dinas Kominfo Asahan.

"Pemkab Asahan tidak sanggup atau tidak mampu memulangkan PMI tahap II yang ada di Malaysia karena keterbatasan anggaran," kata Rahmat di hadapan pengunjuk rasa yang peduli PMI di kantor Bupati Asahan, Senin (10/8).

Koordinator aksi, Indra Ringo-ringo mengatakan, ia diminta Pemkab Asahan melalui Dinas Tenaga kerja untuk mendata warga Asahan yang terjebak lockdown di negara Malaysia.

"Saya disuruh oleh pihak Disnaker Asahan untuk mendata warga Asahan sebanyak-banyak agar dipulangkan ke Kabupaten Asahan," kata Indra dalam orasinya.

Setelah didata, jumlahnya mencapai 1500 orang, namun yang dipulangkan pada tahap I hanya sekitar 203 orang.

"Setelah pemulangan PMI tahap I, ternyata tidak ada lagi tahap II, padahal pihak Disnaker berjanji akan memulangkan PMI sesuai data yang diminta," tambah Indra.

Perlu diketahui, kata dia, sebelumnya Pemkab Asahan melakukan pendataan terhadap PMI yang ada di Malaysia dan akan dipulangkan secara bertahap, namun ternyata pemulangan PMI tahap II tidak ada.

"Sungguh sangat disayangkan Pemkab Asahan tidak memenuhi janji dan tanggungjawab terhadap pemulangan PMI untuk tahap selanjutnya," ujarnya.

Dia juga meminta Pemkab Asahan membuat surat pernyataan kalau tidak sanggup memulangkan PMI yang sudah didata.

"Buat surat ketidakmampuan untuk memulangkan PMI yang sudah didata, kalau surat putusan itu dibuat maka saya akan melakukan pemulangan PMI lewat pihak swasta," tegas Indra.

Mereka meminta penjelasan dan tanggungjawab pemulangan PMI yang saat ini masih berada di negeri Malaysia, mendesak Bupati Asahan, Surya, untuk bertanggung jawab atas nasib ribuan PMI yang saat ini masih terjebak di Malaysia.

Dan segera memberikan bantuan pemulangan terhadap ribuan PMI tersebut.

"Apabila tuntutan kami tidak dituruti maka saya akan menurunkan massa yang lebih besar," kata dia.

(ARI/CSP)