Peringatan Harhubnas dimaknai sebagai momentum untuk merenungkan kembali apa yang telah dikontribusikan untuk bangsa dan negara, dan berbagai peristiwa yang terjadi di sektor perhubungan, serta menyatukan persepsi dan tekad untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan hal itu saat menjadi inspektur upacara dalam upacara bendera memperingati Harhubnas, di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (17/9).

Menhub mengatakan, tema Harhubnas Tahun 2020 'Wujudkan Asa, Majukan Indonesia' diharapkan menjadi cerminan seluruh elemen Kementerian Perhubungan bersama seluruh stakeholder untuk secara nyata membangun sinergi dan kolaborasi bagi masyarakat Indonesia.

"Sektor perhubungan adalah sektor yang dibutuhkan sebagai mobilitas untuk mendukung aktivitas sektor-sektor yang lain, seperti sektor perdagangan, pendidikan, industri, UKM hingga pariwisata," kata Menhub.

Menhub mengungkapkan, saat ini Indonesia sedang dalam kondisi pandemi Covid-19 yang tidak hanya berimbas pada kondisi nasional, tetapi juga kondisi dunia. Pandemi ini juga menjadi tantangan bagi sektor transportasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Penyelenggaraan transportasi harus secara konsisten berpedoman pada protokol kesehatan yang ketat agar dapat secara efektif mencegah penyebaran Covid-19," ucapnya.

Dalam rangka memperingati Harhubnas Tahun 2020 ini telah diselenggarakan beragam kegiatan, dengan harapan dapat menumbuhkan rasa kebersamaan jiwa korsa dan sportivitas dalam kehidupan kita sehari-hari.

Peluncuran Aplikasi

Usai pelaksanaan upacara Harhubnas, dilakukan peluncuran perdana aplikasi pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan oleh Menhub Budi Karya Sumadi.

Ada empat aplikasi yang diluncurkan yaitu Sistem Informasi Tanya dan Konsultasi (SITAKON), aplikasi Sistem Manajemen Pengaduan (SIMADU), aplikasi Sistem Informasi Prestasi dan Cela (SISILA), dan aplikasi Sistem Informasi Audit (SIAU).

Peluncuran ke empat aplikasi ini adalah perwujudan tata kelola kerja Good Governance dalam pemberian layanan pengawasan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh mitra Inspektorat Jenderal, manajemen, maupun masyarakat.

(TRY/RZD)