Upaya negara-negara di dunia untuk mengatasi wabah yang dengan cepat menyebar luas tersebut terpaksa juga mengorbankan perekonomian. Untuk Indonesia, Presiden Jokowi juga secara tegas memberikan arahan percepatan penanganan pandemi Covid-19. Termasuk dengan melakukan refocusing anggaran.

Refocusing dilakukan untuk meningkatkan peran masyarakat dan pemerintah agar bangsa tetap survive dan tumbuh berkembang dalam pola hidup baru.

Pernyataan ini disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) USU, Muryanto Amin, dalam webinar memperingati Dies Natalies ke-56 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Senin (9/11).

"Refocusing diarahkan untuk menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi dalam koridor prioritas yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat untuk direalokasi," ucap Muryanto dalam webinar bertema 'Menavigasi Refocusing Kebijakan Pemerintahan di Era New Normal' itu.

Program refocusing memberikan dampak di tengah masyarakat dan pemerintah. Dampak yang diberikan antara lain dampak sosial, dampak kultural, dampak stimulus, dan dampak di layanan publik.

"Secara kultural, program ini menumbuhkan kebersamaan, atau gotong royong dan sensitivitas sesama. Membuktikan runtuhnya ke-aku-an dan kuatnya ke-kita-an. Transformasi dari saya ke kami menjadi kita," terang Muryanto.

Sedangkan dampak sosial, program yang diwujudkan dalam bentuk bantuan langsung ini menjadi penting untuk meningkatkan daya beli masyarakat di masa pandemi.

"Refocusing juga memberikan stimulus masyarakat agar bergotong royong," ujar Muryanto.

Refocusing anggaran yang dilakukan pada 2020 juga memberikan pelajaran bagi negara untuk merancang program stimulus bagi masyarakat terdampak Covid-19 atau pun yang selamat dengan cara share to another.

"Kita berada pada situasi ketidakpastian, namun para pemimpin harus mengambil tindakan tegas untuk memastikan organisasi mereka tangguh," tutup Muryanto.

(JW/RZD)