Kepala BC Kualanamu, Elfi Haris menjelaskan, barang yang dimusnahkan dan sudah menjadi milik negara (BMN) atas barang larangan pembatasan (Lartas), sebayak 949 jenis di antaranya produk olahan makanan, berbagai macam obat-obatan, sex toys, alat kesehatan, kontak lensa, telepon seluler dan tablet, kamera bekas, pakaian, produk tekstil, dan sparepart kendaraan.

Dikatakan, selama periode Kuartal I sampai dengan Kuartal III tahun 2020, Bea Cukai Kualanamu telah menetapkan Barang yang menjadi Milik Negara (BMN) atas barang yang tidak dikuasai, dilarang dan dibatasi untuk diimpor karena tidak memiliki izin dari instansi terkait dan/atau melebihi dari batas ketentuan yang telah ditetapkan.

Penetapan terhadap BMN ini juga berasal dari hasil penindakan yang dilakukan oleh bea cukai kualanamu atas impor barang baik yang dibawa penumpang atau barang kiriman yang pada saat pemasukannya tidak diberitahukan dan/atau tidak diberitahukan dengan benar pada dokumen pemberitahuan pabean. Selanjutnya atas BMN tersebut telah ditindaklanjuti untuk dimusnahkan.

Menurutnya, pemusnahan BMN ini menegaskan fungsi bea cukai selain sebagai revenue collector juga sebagai community protector dengan melindungi dan menjaga stabilitas industri dalam negeri terhadap maraknya produk-produk luar negeri yang dapat menghambat pertumbuhan industri, baik industri besar maupun usaha kecil menengah (UKM) seperti, produk tekstil atau pakaian jadi ex-impor.

Ditambahkan selain melindungi pertumbuhan industri pemusnahan ini juga secara tidak langsung dapat melindungi dan menjaga kesehatan masyarakat dari pemasukan produk-produk makanan, minuman dan obat- obatan tanpa izin dari instansi terkait.

Ia juga menegaskan bahwa pemusnahan atas barang-barang tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan surat Nomor : S-242/MK.7/KN.5/2020 tanggal 10 November 2020 untuk dilakukan pemusnahan.

"Komitmen Bea Cukai Kualanamu untuk terus menjaga dan melindungi masyarakat dari dampak negatif barang-barang yang dilarang masuk ke daerah pabean Indonesia dan menghimbau kepada masyarakat untuk lebih proaktif mengetahui ketentuan yang harus dipenuhi saat melakukan kegiatan memasukkan barang (impor) ke Indonesia melalui barang kiriman atau dibawa sendiri oleh penumpang," katanya.

Kabid Penindakan dan penyidikan (P2) Kanwil Bea Cukai Sumut, Sodikin dalam sambutannya menegaskan bahwa pemusnahan merupakan wujud komitmen Bea Cukai sebagai revenue collector (pengumpul pendapatan) dan community protector (pelindung komunitas) untuk menjaga dan melindungi stabilitas industri dalam negeri terhadap maraknya produk-produk luar negeri yang dapat menghambat pertumbuhan industri, baik industri besar maupun industri kecil menengah (UKM).

Hadir dalam pemusnahan tersebut perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kantor Kesehatan Pelabuhan I Medan, BPPOM Medan, Perwakilan Maskapai, Kantor Pos, Kasi P2 Kualanamu Muttakin, Kasi PLI Rahmat Priyandoko dan Kasubsi P2 Kualanamu Andreas Turnip serta undangan penting lainnya.

(KAH/CSP)