Hal itu disampaikan Bintang Puspayoga setelah mendengar penjelasan Gubernur Aceh terkait upaya kerja sama lintas sektoral yang dilakukan untuk sinkronisasi pelaksanaan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan dalam konflik sosial.

“Saya ingin sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur yang tadi sudah menyampaikan langkah-langkah terhadap upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” ujar Menteri Bintang Puspayoga di hadapan Gubernur Aceh saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Konflik Sosial di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Kamis (26/11).

Menteri PPPA menyatakan, Pemerintah Indonesia terus berupaya memberdayakan perempuan di negara ini dan memberikan perlindungan terhadap anak. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS).

Menteri menyebutkan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik bertujuan untuk melindungi, menghormati, dan menjamin hak asasi perempuan dan anak dalam penanganan konflik.

Dalam Perpres itu dijelaskan bahwa penyelenggara perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah.

Sementara Gubernur Aceh saat memberikan sambutannya pada pembukaan Rakornas itu menyebutkan, kehadiran Menteri Bintang Puspayoga ke Aceh sebagai kunjungan yang cukup strategis dalam mendukung dan memajukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Aceh.

Hal itu mengingat Aceh pernah mengalami konflik bersenjata selama puluhan tahun yang disebut cukup berdampak terhadap perempuan dan anak. Di hadapan Menteri PPPA, Gubernur Nova menyatakan komitmen Pemerintah Aceh dalam berbagai langkah perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Rakornas itu selain dihadiri Menteri PPPA juga diikuti Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dyah Erti Idawati, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, Nevi Ariyani, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto, perwakilan unsur Forkopimda, serta sejumlah pihak dari organisasi terkait perempuan dan anak.

Rakornas tersebut juga diikuti secara virtual oleh seluruh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di masing-masing provinsi di Indonesia.

(MHD/RZD)