Bobby mengungkapkan rencana tersebut pada debat publik kedua Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan oleh KPU Kota Medan di Medan, Sabtu (21/11) malam.

Sistem merit tersebut, menurut Bobby, sebagai jawaban dari belum profesionalnya pelayanan publik oleh Pemko Medan selama ini.

"Tugas pemerintah adalah memberi jaminan pelayanan publik yang bisa berjalan cepat, tepat dan pasti. Namun penilaian dari masyarakat hari ini kurang baik," ujar Bobby.

Hal ini tercermin dari hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana Pemko Medan belum pernah mendapat predikat baik. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pelayanan publik oleh Pemko Medan belum maksimal.

Belum lagi dengan indeks persepsi korupsi (IPK) Kota Medan masih paling rendah dibanding kota-kota lain, atau dengan kata lain, Medan masih menjadi kota terkorup di Indonesia.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja pelayana publik tersebut, kata Bobby, adalah melalui sistem merit. Sistem ini dinilai lebih efektif dalam menempatkan orang-orang profesional di bidangnya untuk melayani masyarakat.

Para ASN, akan diseleksi dan ditempatkan pada posisi yang tepat, sesuai keahliannya sehingga pelayanan publik lebih profesional, bebas dari korupsi dan lebih transparan.

Pasangan nomor urut 2 juga mengusung misi membentuk mall pelayanan publik di Kota Medan. Melalui sistem ini, masyarakat akan lebih mudah untuk mengurus segala kebutuhan mereka, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, mulai dari administrasi kependudukan, pengurusan izin dan hal-hal teknis lainnya.

Akademisi Fakultas Ekonomi USU, Dr. Fadli mengatakan, rencana kebijakan merit sistem yang akan dilakukan tersebut tentu merupakan terobosan baru yang akan diterapkan di Kota Medan.

Selama ini, pola penempatan ASN atau bahkan kepala dinas di OPD Pemko Medan, cenderung mengarah ke penunjukkan atau sekedar pemenuhan kuota semata. Sistem penempatan belum mengacu pada profesionalitas.

"Merit sistem sangat bisa untuk menempatkan orang-orang bertalenta pada bidangnya dan profesional dalam hal-hal tertentu, sehingga kinerja pelayalan publik lebih baik," katanya di Medan, Selasa (1/12).

Dengan penerapan merit sistem tersebut, kata dia, Pemko Medan ke depan bisa dengan mudah mendapatkan orang-orang bertalenta untuk ditempatkan pada bidangnya. Sebab, penilaian kinerja ASN akan dilakukan tiap saat dengan formula tertentu.

Proses rekrutmen juga akan berjalan lebih profesional dan mengutamakan skill, bukan asal pilih seperti yang selama ini dilakukan. Penilaian kinerja akan menjadi tolok ukur, seseorang akan ditempatkan pada posisi yang mana. Tentu hal ini akan diikuti oleh kompensasi kepada mereka yang berprestasi, dan punishment bagi mereka yang melanggar.

Dia juga menyoroti soal mall pelayanan publik. Menurut dia, sistem ini merupakan jawaban konkrit atas keluhan masyarakat Medan yang selama ini mengeluhkan pelayanan publik di Medan yang lamban dan kurang efektif, bahkan cenderung korup karena masih ada pungutan liar di mana-mana.

Dia menyebut, sistem ini sangat mungkin dan bahkan harus diterapkan di Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia. Perkembangan teknologi digital yang masif selama ini tentu akan sangat memudahkan sistem ini berjalan dengan baik di Medan.

"Kedua sistem ini, merit sistem dan mall pelayanan publik, jika diintegrasikan dan diterapkan di Medan, tentu akan sangat baik dan sangat memudahkan masyarakat. Ini sebagai langkah untuk menjawab kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat dalam memastikan pelayanan publik lebih prima," jelasnya.

Pada intinya, tambahnya, merit sistem akan menempatkan orang-orang profesional secara efektif dan efisien. Sistem ini akan didukung oleh mall pelayanan publik yang memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah.

"Kedua sistem ini, jika diterapkan di Medan, akan menghasilan pelayanan publik yang profesional, cepat, tepat dan pasti," tambahnya.

(JW/CSP)