Banjir di Kota Medan (Analisadaily/Jafar Wijaya)
Analisadaily.com, Medan - Pemerintah Kota (Pemko) Medan dinilai gagal dalam melakukan langkah antisipasi dan menangani persoalan banjir.
Anggota DPRD Medan, Hendra DS, mengatakan banjir yang di Kota Medan sudah berulang terjadi. Seharusnya sudah bisa dilakukan langkah antisipasi oleh Pemko Medan karena bencana ini bukan datang tiba-tiba.
"Ini bukan persoalan baru. Tapi banjir yang mengepung sebagian wilayah Kota Medan pada Jumat 4 Desember 2020 yang merenggut korban jiwa adalah yang terparah dalam lima tahun terakhir," kata Hendra DS, Sabtu (5/12).
Anggota Komisi IV DPRD Medan yang membidangi infrastruktur ini menilai, Pemko Medan selama ini tidak mampu menangani persoalan banjir. Padahal anggaran yang ada bisa untuk membenahi, khususnya drainase yang selama ini pengerjaannya amburadul
Banjir di kawasan perkotaan, sambung politisi Partai Hanura ini, tidak lebih karena persoalan drainase yang hingga kini tidak mampu dituntaskan oleh Pemko Medan, termasuk selama kepemimpinan Akhyar Nasution.
"Dalam waktu dekat ini Kota Medan akan memilih wali kota untuk periode berikutnya. Ke depan kita cari pemimpin yang mampu menangani persoalan banjir ini, khususnya pemimpin yang bisa bersinergi atau berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sebab pemerintah kota sendiri tidak akan mampu menyelesaikan persoalan banjir ini," tegas Hendra.
Hendra mencontohkan perlunya kolaborasi dalam merevitalisasi (pendalaman) sungai, pemerintah kota harus bisa melobi Balai Wilayah Sungai (BWS).
"Pemko Medan harus punya akses yang kuat untuk melobi pemerintah pusat. Kita lihat, pemimpin Kota Medan selama ini khususnya dalam lima tahun terakhir, tidak punya kemampuan untuk itu," ujarnya.
Ditanya mengenai anggaran di Dinas Pekerjaan Umum untuk penanganan banjir, Hendra menyebut lebih besar porsinya dibanding dengan anggaran untuk fasilitas lain, termasuk anggaran pendidikan dan kesehatan.
"Tahun 2019 anggaran kita refocusing. Tapi di tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 2016 hingga 2018, anggaran penanganan banjir lebih besar dibanding anggaran lain. Untuk tahun ini, anggaran yang sudah kita sah kan mencapai Rp 200 miliar lebih," terangnya.
Berdasarkan data BPBD Sumut hingga Jumat (4/12), sebagian wilayah Kota Medan dikepung banjir karena tanggul jebol akibat tidak mampu menahan debit air yang disebabkan tingginya curah hujan.
Untuk korban banjir Kota Medan dengan jumlah yang dinyatakan hilang sebanyak 6 orang, satu diantaranya masih balita, dua orang dewasa ditemukan meninggal dunia.
Sedangkan rumah yang terendam sebanyak 2.773 unit, 1.983 KK atau 5.965 jiwa yang tersebar di tujuh kecamatan dan 13 kelurahan harus mengungsi.
(JW/EAL)