Untuk itu penerapan transaksi non tunai supaya tertib administrasi dalam pengelolaan kas.

Hal itu disampaikam Ahmad Zarnawi Pasaribu, saat membuka sosialisasi dan bimbingan teknis tentang penggunaan dan penerapan CMS Kasda non SP2D ( CMS OPD), di lingkungan Pemkab Palas Senin ( 7/12) di Almarwah Hotel Sibuhuan.

Selain itu sosialisasi itu juga sekaligus penyampaian inplementasi TAX Online Syistem ( Topping Box) kepada wajib pajak di daerah ini.

"Sistem transaksi non tunai dapat mencegah transaksi ilegal yang mengarah pada tindak pidana korupsi serta mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," kata Ahmad.

Zarnawi mengatakan, pelaksanaan transaksi non tunai, sesuai surat edaran ( SE) Menteri Dalam Negeri nomor: 910/1807/SJ tanggal 17 April 2017 tentang transaksi non tunai.

"Surat edaran ini intinya menginstruksikan agar dalam pengelolaan keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran harus dilaksanakan secara non tunai," kata Ahmad.

Menyahuti SE Mendagri tersebut kata Ahmad Zarnawi, Pemkab Padanglawas telah mengeluarkan Peraturan Bupati ( Perbub) nomor: 32 tahun 2020 tentang penyelenggaraan syistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik.

Melalui peraturan ini kata Wabub, pelaku usaha di Palas dapat memantau omset harian atau mingguan dengar nomor user ID ( user aidi) yang diberikan Pemkab Palas. Sementara Pemkab dapat melakukan estimasi penerimaan pajak per bulannya.

Acara sosialisasi itu juga dirangkai sekaligus penyerahan CSR Bank Sumut Cabang Sibuhuan, yang diserahkan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Arpan Nasution kepada pihak penerima.

(ATS/CSP)