Pertemuan antara Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara dengan PLN UIW Sumut (Analisadaily/Istimewa)
Analisadaily.com, Medan - Sejumlah isu terkait layanan kelistrikan yang selama ini dikeluhkan masyarakat, menjadi topik bahasan dalam pertemuan antara Ombudsman RI Perwakilan Sumut dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Sumut, Rabu (20/1).
Isu-isu layanan kelistrikan yang dibahas dalam pertemuan koordinasi itu, antara lain banyaknya laporan masyarakat terkait kenaikan tarif listrik dengan jumlah yang jauh lebih besar dibanding dari tarif yang biasa dibayar setiap bulan.
Isu lain yang dibahas terkait laporan masyarakat atas proses penyelesaian Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Kemudian mengenai adanya laporan masyarakat terkait proses pencatatan meteran yang diduga tidak rutin sehingga menjadi penyebab kenaikan tarif listrik dengan jumlah besar di luar perhitungan.
"Ada beberapa isu pelayanan publik lainnya yang menjadi pembahasan tadi," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar.
Pertemuan di Kantor PT PLN UIW Sumut, Jalan Yos Sudarso, Medan, dipimpin langsung General Manager (GM) PT PLN (Persero) UIW Sumut M. Irwansyah Putra. Hadir juga GM Unit Induk Pembangkitan Sumbagut, Weddy, dan para pejabat lainnya.
Sementara Ombudsman Sumut dipimpin langsung Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar. Ia didampingi Kepala Bidang Pencegahan Edward Silaban, Kepala Bidang Pemeriksaan Laporan (PL) James M. Panggabean, asisten Dearma Sinaga dan Florencia Sipayung.
Pada kesempatan itu, Abyadi Siregar juga mengingatkan agar PT PLN tetap berhati hati dalam setiap melakukan pembebasan lahan masyarakat untuk kepentingan pembangunan yang dibutuhkan PLN, apakah untuk pembangunan jaringan, gardu atau untuk kelentingan apapun.
"Jangan lupa melibatkan pihak Kantor Pertanahan bila melakukan proses pembebasan lahan. Ini untuk menghindari terjadinya konflik dengan masyarakat di kemudian hari. Jadi, berhati hati dan harus prosedural," jelas Abyadi.
Abyadi juga menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan respon cepat PT PLN selama ini dalam menindaklanjuti laporan yang ditangani Ombudsman RI Perwakilan Sumut.
Diharapkan, ke depan bisa ditingkatkan. Bahkan Abyadi mengharap pembentukan focal point' (narahubung) Ombudsman di lingkungan PLN.
"Sehingga, ketika ada laporan masyarakat yang perlu dikinta klarifikasi, bisa segera dilakukan melalui narahubung," harap Abyadi.
Menanggapi hal tersebut, GM PT PLN (Persero) UIW Sumut M. Irwansyah Putra menyampaikan komitmen perusahaan untuk tetap memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik.
"Akan dilakukan pembenahan," kata Irwansyah Putra.
Bahkan, Irwansyah Putra langsung memerintahkan Bagian SDM dan Umum PT PLN Sumut Edy Wirawan untuk membuat WhatsApps Group (WAG) sebagai sarana dan kanal untuk koordinasi antara PLN dan Ombudsman RI Perwakilan Sumut. WAG itu memiliki anggota tim Ombudsman RI Perwakilan Sumut dan unit unit layanan.
"Ya, WAG dengan member tim Ombudsman dan pihak PLN sudah dibuat. Semoga bermanfaat untuk proses percepatan penyelesaian laporan masyarakat," harap Edward Silaban, Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman Sumut.
(JW/EAL)