Dugaan itu muncul karena website yang dibuat sejak 2019 lalu belum bisa dioperasikan hingga saat ini.

"Kita sangat kecewa atas kondisi ini dan sepertinya telah ditipu oleh rekanan," kata salah seorang kades di Sibuhuan, Senin (8/2).

Para kepala desa ini menegaskan, jika dalam waktu dekat website tersebut tidak juga bisa dioperasikan, mereka akan menempuh jalur hukum.

Mereka menyebut pembuatan website desa itu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2019 sebesar Rp13.000.000 per desa.

Biaya pembuatan website yang sudah dibayarkan sebesar Rp8.000.000 per desa, sementara sisanya dibayarkan setelah website dapat dioperasikan.

"Sayangnya sudah setahun lebih setelah dikerjakan oleh pihak rekanan, website yang bersumber dari dana APBDesa itu belum bisa digunakan," terang mereka.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Palas, Budiman Nasution, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mengetahui permasalahan tersebut.

Menurutnya dalam pembuatan website desa, pihak rekanan berhubungan langsung dengan kepala desa.

Saat ditanyakan terkait pengawasan dana desa yang digunakan untuk pembuatan website tersebut, Budiman kembali menyatakan belum mengetahui karena pihak rekanannya belum bisa dikonfirmasi.

"Pihak ketiga hingga saat ini belum mau memberikan data kenapa website tidak aktif, biaya yang telah dibayarkan para kades maupun tidak membayar," ungkapnya.

Bahkan dia juga mengaku tidak mengetahui nama perusahaan yang melaksanakan pembuatan website desa.

"Saya tidak tahu nama lembaganya apa. Namun nama orangnya si Alex namanya," tukas Budiman.

(ATS/EAL)