Dalam aksinya massa meminta Kapolda Sumut, Irjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak, memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi dan pencurian uang sebesar Rp250 juta serta 1.191 hologram di KPU Kota Binjai tahun 2015 lalu.

"Kami menduga kasus ini sudah dipetieskan dalam penanganannya," kata Ketua ALAMP AKSI Binjai-Langkat, Andika Perdana.

Andika juga mengungkapkan data yang didapat pihaknya berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor 19b/HP/XIV/5/2016 tanggal 25 Mei 2016.

"Terdapat temuan nilai sisa kas dalam neraca satker Rp2.727.093.886 dan nilai kas bukan dalam bentuk kas rill Rp250.000.000 dengan uraian kasus kas hilang dalam pencurian brangkas yang ada di dalam kantor pada hasil cek fisik gudang pada KPU Kota Binjai nilai persediaan Rp445.679.181 BA stok opname dilakukan sebelum penyelenggaraan Pilkada (31 Desember 2015) dimana tidak dapat melakukan uji petik stock opname persediaan," jelas Andika, didampingi koordinator aksi, Satria Aridarma dan koordinator lapangan, Riski Hariasyah Putra.

"Berdasarkan selisih nilai penerimaan, belanja dan sisa kas hibah dari kas tahun 2016 dengan kode satker 656052, data laporan keuangan sebagai berikut, nilai penerimaan Rp14.000.000.000, nilai belanja Rp11.272.906.114, nilai pengembalian Rp2.727.093.886. Sehubungan juga tentang hilangnya hologram pada Pilkada Kota Binjai sebanyak 1.191 hologram pada hari Senin tanggal 2 November 2015 yang akan dipakai di 397 TPS," sambung Andika.

Untuk itu, massa meminta kepada Polda Sumatera Utara agar mengambil alih kasus dugaan korupsi dan dugaan pencurian uang sebesar Rp250 juta dan 1.191 hologram di KPU Kota Binjai.

"Kami meminta Kapolda Sumut segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan pencurian uang dan hologram. Bukti-bukti sudah ada dan kami siap menyerahkan bukti-bukti ini apabila diperlukan oleh Polda Sumut," tukasnya.

(EAL)