Dengan sistem tersebut, petugas pos akan mengantarkan dokumen kependudukan ke pemiliknya dengan biaya pengantaran ditanggung oleh pemilik dokumen.

"Hal ini dimaksud untuk mempermudah masyarakat Kabupaten Asahan agar tidak bolak-balik ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan," kata Kepala Kantor Pos Kisaran, Kuswanto, saat beraudiensi dengan Bupati Asahan, Senin (22/3).

Kuswanto menjelaskan bahwa pihaknya juga ingin menjalin kerjasama dengan Pemkab Asahan dalam pembayaran PBB melalui kantor pos.

"Saat ini autlet kantor pos yang kita miliki sudah ada di setiap kecamatan di Kabupaten Asahan," jelasnya.

Menanggapi wacana tersebut, Bupati Asahan, Surya, mengucapkan terima kasih atas tawaran kerjasama yang diberikan oleh Kantor Pos Kisaran untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dan pembayaran PBB.

"Terima kasih atas tawarannya untuk menjalin kerjasama dengan Pemkab Asahan. Terkait tentang pengantaran dokumen kependudukan sistem COD, saya akan mengkaji kembali hal tersebut," ujar Surya.

"Dan untuk pembayaran PBB melalui kantor pos, saya akan melakukan komunikasi dengan dinas terkait. Semakin dekat masyarakat Kabupaten Asahan membayar PBB, semakin bagus," tegasnya.

Selanjutnya Surya berharap agar komunikasi antara Pemkab Asahan dengan Kantor Pos Kisaran dapat terjalin dengan baik. Dia juga mengingatkan kepada Kepala Kantor Pos Kisaran agar tidak melayani masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependudukan atau dokumen kependudukannya tidak berlaku lagi.

"Tidak ada alasan masyarakat Kabupaten Asahan tidak memiliki dokumen kependudukan, karena Pemkab Asahan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memiliki blanko yang cukup," sebutnya.

Hadir dalam audiensi itu Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan John Hardi Nasution, Kepala Dinas Kominfo Asahan Rahmat Hidayat Siregar serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan Suprianto.

(ARI/EAL)