"Bukan mengacu Pergub. Pergub menyesuaikan peraturan dari atas. Prosedurnya begitu. Kondisi tuntutan ekonomi itu harus stabil," kata Edy , Kamis (1/4).

‎Dengan Pergub itu, terdapat perubahan tarif PBBKB khusus bahan bakar non subsidi menjadi 7,5 persen di wilayah Sumatera Utara. Terkait dengan penyesuaian dan penetapan harga BBM itu, Edy menilai ada wewenang dari Pertamina.

"Enggak lah, ya salah. Yang menentukan harga itu (BBM) Pertamina atau Gubernur?. Kita harus melakukan penyesuaian. ‎Saya pikir, naik barang, pergubnya harus diperbaharui," ucapnya.

Edy menjelaskan terjadi kenaikan harga BBM di Sumut, karena berpengaruh pada moneter.

"Moneter itu siapa punya. Hayo jawab. Nasional. Hanya lima yang tidak boleh dilakukan oleh daerah . Hukum, pendidikan, agama, pertahanan dan keamanan yang kelima moneter," jelasnya.

Namun, Edy akan melakukan konsultasi bersama PT Pertamina (Persero) Sumatera Utara Bagian Utara (Sumbagut) terkait solusi atas kenaikan harga BBM di Provinsi Sumut ini.

"Nanti kita konsultasikan kalau itu.Sudah pastilah. Semua apapun, bentuknya barang yang naik pada saat kondisi seperti ini pasti tidak (wajar) populis. Tapi si Negara ini kan harus hidup. Dia harus balance," terang Edy.

Ia menilai ada keliruan bila kenaikan harga BBM di Sumut mengacu pada Pergub tersebut. Karena, bahan bakar kenderaan bermotor itu, harus sama dengan daerah lain di tanah air ini.

"Masa Pertamina mengacu pada Pergub. Harga Pertamina itu, itu untuk Indonesia atau Sumut?. Mana ada itu. Salah, Salah.‎ Harga Bensin (BBM) di Jakarta dan di sini sama gak?. Salah anda. Cocokkan, telpon di sana (Jakarta), berapa di sini (Sumut)," ujarnya.

Edy juga mengungkapkan bila ada perbeda harga BBM itu terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Karena, faktor jarak pengangkutan BBM sehingga terjadi perbedaan harga.

"Ada yang beda di Wamena. Karena faktor rute, atau jarak. Oke, nati kalau salah kita benari," ‎kata dia.

(JW/CSP)