Tes tersebut merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) sesuai Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang baru.

Belakangan, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan 51 dari 75 pegawai yang tidak lolos TWK dinyatakan tidak bisa bergabung lagi dengan komisi antirasuah alias dipecat.

Menyikapi polemik tersebut, Koordinator Koalisi Masyarakat Penggiat Anti Korupsi (Kompak) Sumatera Utar, Taufiq Hidayah Tanjung, mengatakan situasi ini sangat tidak menguntungkan dalam aspek pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kita minta eks pegawai KPK yang tidak lulus menjadi ASN agar mampu menahan diri dan tidak merawat emosional publik yang nanti bisa berdampak pada turunnya trust kepada KPK," kata Taufiq, Kamis (3/6).

Menurutnya ada jalur-jalur yang sudah disiapkan negara untuk mencari keadilan terkait putusan dari KPK dan BKN yang menyatakan mereka tidak lulus TWK tanpa harus merawat emosional publik.

"Sampai saat ini kita masih percaya integritas dan kualitas para pegawai KPK, baik yang lulus maupun yang tidak lulus menjadi ASN. Bagi yang lulus dan sudah dilantik, tentu bisa langsung bekerja karena bagaimanapun pemberantasan korupsi di negeri ini tidak boleh berhenti," tegasnya.

Taufiq menilai dalam menjalankan tugasnya, para pegawai KPK butuh legalitas sehingga dia menyambut baik pelantikan 1.271 pegawai yang lolos menjadi ASN pada 1 Juni 2021 lalu.

"Walaupun sebagian ada yang tidak hadir mungkin karena berhalangan. Bagi pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus mari kita kawal pemberantasan korupsi dari eksternal karena tugas pemberantasan korupsi tanggung jawab kita semua, bukan hanya KPK," tukasnya.

(EAL)