Prihatin atas hal itu, enam asosiasi konstruksi yang terakreditasi melaksanakan sosialisasi Undang-undang Nomor 2/2017 tentang jasa konstruksi dan Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1410/2020 tentang asosiasi badan usaha jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi dan sosialisasi terkait rantai pasok jasa konstruksi terakreditasi, bersama para Kepala Balai di Sumut yang berada di bawah naungan Kementerian PUPR.

Demikian Ketua Umum DPD Gapeksindo Erikson Lumbantobing kepada Analisa ketika ditemui di Sekretariat Bersama Asosiasi Terakreditasi Resto Kontraktor
Resto & Coffee Dante.Com, Selasa (15/6).

Dikatakannya, sosialisasi ini bertujuan agar Sumatera Utara ini infrastrukturnya beres karena diurus orang-orang yang berkompetisi atau pas kompetensi.

"Selama ini, dunia jasa konstruksi di Sumut banyak diurus para kontraktor yang tidak tepat sehingga tidak beres," ujarnya.

Dengan sosialisasi enam asosiasi terakreditasi kepada pihak kementerian yang diwakili para ketua balai di Sumut, mereka jadi mengetahui dan paham para asosiasi yang layak mengurusi pembangunan infrastruktur di Sumut ini mulai jalan raya, pengairan hingga jembatan dan lainnya.

Selama ini terjadi pergeseran atau penyelewengan, dunia konstruksi hanya sebagai tempat bancaan atau tempat korupsi berbagai pihak atau kontraktor yang dinaungi asosiasi yang belum terakreditasi.

"Jadi melalui sosialisasi ini kita ingin mengembalikan dunia konstruksi ini ke marwah awalnya biar tidak 'kupak kapik' infrastruktur di Sumut ini. Biarlah yang punya kompetensi dan kepentingan yang mengurus hal ini," ungkapnya seraya menyampaikan seiring dengan itu pihaknya juga ingin memberesi terkait kecurangan-kecurangan. Jangan ada lagi kecurangan dalam pelelangan dan perencanaan.

"Kita harus kerja sama antara pelaksana dengan pengguna jasanya antara Kementerian PUPR dengan asosiasi terakreditasi yang akan mengawasi badan usaha-badan usaha konstruksi yang berada di Sumut," ungkapnya sambil menegaskan inilah seharusnya yang bekerja sama dengan baik untuk memperbaiki infrastruktur di Sumut.

Enam asosiasi terakreditasi yakni Gapeksindo, Gapensi, Gapeknas, Askonas, Aspeknas dan Aspekindo yang sebenarnya tuan rumah aslinya, para pelaku jasa konstruksi di Sumut.

Sekarang ini, ungkapnya Walikota Medan M Bobby Afif Nasution sedang gencar-gencarnya memperbaiki infrastruktur di Medan mulai dari perbaikan jalan, drainase, jembatan, karenanya pelaksanaannya harus berada di tangan yang tepat agar berjalan baik.

"Inilah salah satu upaya untuk mengembalikan pengerjaan ini ke tangan pihak yang berkompeten. Sebelumnya terdapat 72 asosiasi umum di Sumut, namun setelah dilaksanakan akreditasi kini tinggal enam asosiasi umum yang telah terakreditasi.

Melalui sosialisasi ini juga, pihaknya berharap akan berhasil mereduksi tongkat penyelewengan penyelenggaraan jasa konstruksi di Sumut sehingga ke depan tindakan pungli dan praktik yang menyalah.

"Hal ini bisa diredam sesuai dengan aturan hukum yang ada, UU dan peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah. Kita berharap ini bisa direduksi sesuai kebijakan pemerintah yang ada saat ini. Kami sangat mendukung kebijakan pemerintah yang salah satunya mengurangi praktik menyalah di dunia jasa konstruksi sehingga infrastruktur kita menjadi lebih baik kedepannya," paparnya.

Dalam sosialisasi yang berlangsung di Sekretariat Bersama Asosiasi Terakreditasi Resto Kontraktor Resto & Coffee Dante.Com, diikuti para Ketua Umum DPD enam asosiasi antara lain Ketua Umum DPD Gapeksindo Erikson Lumbantobing, Ketua Umum DPD Gapensi TM Pardede ST, Ketua Umum Gapeknas Ir Junjungan Pasaribu, Ketua Umum Aspekindo Yuzelfi, SH, Askonas serta Aspeknas.

Kemudian para kepala balai di antaranya Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumut Ir Selamat Rasidi, MSC, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II Makan Noprayamin, ST, MT, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumut Syafriel Tansier, ST, MT, Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumut Ir Agus Kurniawan.

(BR)