Analisadaily.com, New York - Misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB) secara global sedang mempersiapkan kemungkinan penutupan, jika Majelis Umum PBB, yang beranggotakan 193 orang tidak dapat menyepakati anggaran baru senilai $6 miliar setara Rp 87 triliun untuk tahun ini hingga 30 Juni 2022.
Beberapa diplomat menyalahkan perubahan pada prosedur negosiasi, masalah dengan logistik dan pembicaraan alot yang mengadu China dengan negara-negara Barat atas keterlambatan dalam mencapai kesepakatan.
Kepala strategi manajemen, kebijakan dan kepatuhan PBB, Catherine Pollard mengatakan, 12 misi penjaga perdamaian badan dunia itu sebagian besar berada di Afrika dan Timur Tengah, telah disarankan untuk mulai menyusun rencana darurat jika anggaran baru tidak tersedia.
"Pada saat yang sama, kami tetap berharap dan yakin bahwa negara-negara anggota akan menyelesaikan negosiasi mereka," kata Pollard dilansir dari Reuters, Selasa (29/6).
Dia mengatakan, jika tenggat waktu 30 Juni terlewatkan maka Sekretaris Jenderal, Antonio Guterres hanya dapat menghabiskan uang untuk menjaga aset PBB dan memastikan perlindungan staf dan pasukan penjaga perdamaian.
Kepala penjaga perdamaian PBB, Jean-Pierre Lacroix mengatakan, misi akan sangat terbatas dan tidak dapat melakukan tindakan seperti melindungi warga sipil, membantu mengatasi Covid-19 dan mendukung upaya dan mediasi politik.
Amerika Serikat adalah kontributor terbesar yang dinilai untuk anggaran pemeliharaan perdamaian, bertanggung jawab sekitar 28 persen, diikuti China dengan 15.2 persen dan Jepang dengan 8.5 persen.
(CSP)
