"Prinsipnya kami menghargai hak konstitusional warga negara Indonesia terkait dengan hukum," kata Kepala Bagian Humas Kemenkumham Tubagus Erif Faturrahman saat dihubungi di Jakarta, dilansir dari Antar, Selasa (13/7).

Apa yang telah diputuskan Kemenkumham terkait dengan kisruh yang terjadi di Partai Demokrat dengan mengakui kepengurusan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pengurus yang sah, dan menolak kepengurusan Moeldoko sudah sesuai dengan ketentuan.

"Apa yang diputuskan Bapak Menteri terkait dengan KLB Demokrat sudah sesuai dengan ketentuan yang ada," ujarnya.

Tubagus mengatakan, Kemenkumham akan melihat dahulu apa saja yang menjadi tuntutan atau isi gugatan yang dilayangkan oleh kubu Demokrat versi KLB Deliserdang.

Dari pihak Kemenkumham, kata dia, yang jelas memiliki seluruh data yang dijadikan acuan atau dasar sehingga memutuskan menolak kepengurusan Demokrat dengan Ketua Umum Moeldoko.

"Yang jelas, seluruh data yang dijadikan dasar oleh Menteri terkait dengan penolakan KLB Demokrat pasti sudah ada," katanya.

Kemenkumham sebelumnya mempersilakan bagi pihak yang tidak terima apabila mengajukan gugatan ke pengadilan.

Sebagaimana diketahui, kubu Demokrat versi KLB Deliserdang melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Menkumham Yasonna Laoly.

Gugatan itu terdaftar dengan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT, antara lain meminta majelis hakim membatalkan dan mencabut Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M. HH.UM.01.10-47, tentang Jawaban Permohonan atas Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025.

Kubu KLB juga meminta majelis hakim memerintahkan Menkumham Yasonna Laoly mengesahkan permohonan kelompok KLB, yaitu perubahan struktur kepengurusan Partai Demokrat dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

(RZD)