Direktur PT TPL, Jandres Silalahi mengatakan, pendekatan kemitraan ini merupakan program peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan kehutanan untuk memberi manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, pemerintah setempat maupun negara.

"Pendekatan kemitraan ini merupakan program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan peraturan kehutanan dan memberi manfaat yang berkelanjutan untuk masyarakat, pemerintah setempat maupun negara," kata Jandres, Senin (19/7).

Hingga saat ini pendekatan kemitraan melalui Program Perhutanan Sosial yang dilakukan TPL sejak 2018 telah dilakukan dengan 1 Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan dan 8 Kelompok Tani Hutan masyarakat adat yang tersebar di 3 kabupaten dari 12 kabupaten/kota dimana TPL beroperasi.

"Masyarakat sebagai penerima manfaat, akan menerima segala manfaat yang ditimbulkan dari kerjasama ini baik secara langsung dan tidak langsung melalui skema bagi hasil," katanya.

Pihaknya juga selalu berkomitmen mengedepankan dialog terbuka untuk solusi damai dengan masyarakat dalam menghadapi setiap tantangan isu sosial tanpa aksi yang dapat merugikan para pihak.

"Dialog terbuka ini tentunya untuk solusi damai dengan masyarakat dalam menghadapi setiap tantangan isu sosial tanpa aksi yang dapat merugikan para pihak," ujarnya.

Pihaknya berharap dan mengajak sejumlah pihak agar dalam menghadapi berbagai isu sosial dilakukan melalui dialog terbuka untuk mencari solusi.

Izin Operasional

Pada sisi lain, Jandres menegaskan, selama menjalankan kegiatan operasinya, PT TPL selalu berdasarkan izin yang diperoleh dari pemerintah.

"Meliputi izin operasional, izin investasi, dan izin kehutanan," ungkapnya.

Dalam pelaksanaan izin, dia juga mengatakan, PT TPL konsisten memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang berada di dalam area operasional perusahaan.

"Perusahaan selalu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dari tokoh masyarakat, pemuda, dan pemuka agama, maupun aparatur pemerintah," katanya.

(CAN/RZD)