"Kalau berfokus mengurangi jumlah kemiskinan secara nasional, fokus menanganinya di Pulau Jawa, karena jumlahnya sangat besar," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono.

Kata dia, BPS melaporkan angka kemiskinan di Indonesia hingga Maret 2021 mencapai 10.14 persen atau setara 27.54 juta orang.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian seluruh otoritas terkait untuk menurunkan angka kemiskinan di Tanah Air, yakni mengendalikan harga, perlindungan sosial bagi orang yang rentan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai stimulus.

Menurut dia, program perlindungan sosial yang digelontorkan pemerintah pada saat pandemi Covid-19 dapat berkontribusi menurunkan angka kemiskinan pada periode berikutnya.

"Intinya, bagaimana memastikan program bantuan sosial itu diberikan secara tepat sasaran kepada orang yang sudah ditargetkan serta tepat penggunaan atau pemanfaatan," katanya.

Margo mengatakan, BPS menghitung garis kemiskinan secara nasional per kapita berdasarkan nominal pengeluaran sebesar Rp472.535 per bulan. Artinya, pengeluaran penduduk di bawah jumlah tersebut dikategorikan sebagai masyarakat tidak mampu atau miskin.

"Harapan kita, mereka yang terpilih sebagai sampel otomatis pengeluarannya bisa lebih tinggi dari garis kemiskinan dan dia bisa keluar dari garis kemiskinan karena telah mendapatkan bantuan sosial dan dimanfaatkan secara tepat," ujarnya.

Ia menambahkan, garis kemiskinan di setiap provinsi berbeda-beda, tergantung pola konsumsi dan harga kebutuhan pokok di wilayah setempat. Contohnya, garis kemiskinan di Bangka Belitung sebesar Rp 3,4 juta per rumah tangga per bulan, berbeda dengan di Sulawesi Barat sebesar Rp1,9 juta per rumah tangga per bulan.

Kalau pemerintah ingin menurunkan angka kemiskinan secara nasional, fokus di Pulau Jawa. Alasannya, meskipun secara persentase kecil, dari sisi jumlah sangat banyak.

"Misalnya, angka kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 4,1 juta, Jawa Barat 4,2 juta dan Jawa Timur 4,5 juta," katanya.

(CSP)