Muhammad Nuh mengutarakan hal itu dalam silaturahmi dengan jajaran pengurus dan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara di Aula Gedung PWI Sumut Parada Harahap, Jalan Adinegoro No. 4 Medan, Jumat (23/7).

Ketua PWI Sumut, Hermansjah, dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih atas kunjungan silaturahmi Anggota DPD RI, M. Nuh.

Kunjungan ini diharapkannya dapat berkelanjutan dalam rangka meningkatkan sinergi membangun negeri bersama-sama ke depan.

"Mudah-mudahan apa yang disampaikan Anggota DPD RI ini dapat menjadi pengetahuan bagi kita semua," kata Hermansjah pada acara yang juga dihadiri sejumlah unsur pengurus seperti Penasehat Ronny Simon, Wakil Ketua Bidang Organisasi Khairul Muslim, Wakil Ketua Bidang Pendidikan Rizal R Surya, Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan Wilfried B Sinaga, Wakil Ketua Bidang Program dan Kerjasama Agus Syafaruddin Lubis, Sekretaris Edward Thahir, Bendahara Zul Anwar Marbun, Wakil Sekretaris I Rifki Warisan, Wakil Sekretaris II Jalaluddin, Wakil Bendahara Hartati Rangkuti, Pengurus Seksi Julia Nuraini Tarigan dan Eli Marlina.

Antisipasi Dampak

Lebih lanjut dijelaskan M. Nuh, ketika pemerintah menerapkan PPKM Darurat semestinya sudah mengantisipasi dampak ikutannya dengan menggelontorkan bantuan sosial yang mengiringi bukan malah melarang masyarakat mencari nafkah.

Oleh karena itu, M. Nuh berharap agar pemerintah mengevaluasi PPKM Darurat secara komprehensif dan optimal.

Menyinggung tentang peranan pers, M. Nuh mengapresiasi keberadaan pers yang dinilainya sangat tanggap terhadap situasi perkembangan bangsa dewasa ini.

"Sebagai anggota DPD RI kami hanya mendorong adanya perbaikan dan pencerahan bangsa. Dorongan ini juga muncul seiring dengan terbangunnya opini publik dari masyarakat terkait kebijakan yang akan dijalankan pemerintah seperti Omnibuslaw dan lainnya," kata M. Nuh.

"Untuk itu kita minta pers jangan pernah berhenti melakukan kontrol sosial yang bertanggung jawab dalam bingkai NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)," sebutnya.

Menjawab pertanyaan tentang isu miring terhadap penanganan pandemi covid-19, M. Nuh menyatakan Covid-19 memang ada. Dibilang begitu karena sudah banyak korban jiwa.

"Ini menurut kalangan ulama adalah wabah dari Allah SWT. Kita harus dapat menjalani dengan tetap menjaga kesehatan dan mematuhi prokes. Saya sendiri pernah terpapar dan isolasi mandiri," ujarnya.

Perlu Investasi

Terkait perlunya dilakukan investigasi tentang penyaluran dana Covid-19, dikatakannya silahkan saja. Asalkan dibarengi dengan data yang akurat.

"Kita akui, dana untuk penanganan Covid-19 di Indonesia cukup besar, tapi penanganannya dinilai kurang optimal, termasuk pelayaan publiknya. Jadi dimasa PPKM Darurat lanjutan inilah kita harapkan yang kurang optimal, harus dioptimalkan," tukasnya.

(HERS/EAL)