Menurut informasi, mereka ditangguhkan karena ada jaminan dari keluarga Ibnu Nasib yang menjamin mereka tidak akan melarikan diri. Ketiganya juga dikenakan sanksi Polda Sumut harus wajib lapor.

Menyikapi hal tersebut, Bagian Hukum Tuan Guru Besilam, Djamik Amnur menyatakan, keluarga besar pimpinan Kampung Religius itu sangat menyayangkan informasi yang beredar di tengah masyarakat.

"Dipastikan, tidak ada intervensi dari Tuan Guru Besilam, terkait penangguhan dalam kasus OTT itu. Itukan perbuatan dia, jadi ya harus dipertanggungjawabkan sendiri. Jangan bawa-bawa nama besar Besilam. Gak ada intervensi dari Besilam maupun dari ulama," tegas Djamik.

Tidak menutup kemungkinan, kata Djamik, yang menjadi penjamin dalam penangguhan itu, bisa jadi menjual nama besar Besilam.

"Seharusnya, dalam kasus OTT, jangankan untuk dibebaskan, ditangguhkan saja pun sebenarnya gak pantas," tandasnya.

Sebelumnya, tim Sapu Bersih Pungutan Liar Poldasu bekerja sama dengan Pempropsu melakukan OTT Camat Padang Tualang bersama Kepala desa (Kades) dan Sekdes, Jumat (23/7) di Cabe Ijo Stabat.

OTT itu dipimpin Wadir Reskrimsus Poldasu, AKBP Patar Silalahi SIK dan AKBP Indra Uta Ritonga. Mereka ditangkap diduga melakukan pemerasan terhadap toke Sere Wangi.

Dari haril OTT itu, petugas menyita barang bukti antara lain, kwitansi berikut uang sebesar Rp 33.900.000, serta surat pelepasan sertifikat tanah.

Kabid Humas Poldasu, Kombes Hadi Wahyudi yang dikonfirmasi awak media, Sabtu (24/7) membenarkan OTT tersebut.

"Ya betul bang, saat ini sedang didalami oleh tim saber pungli Polda kerjasama dengan Saber Pungli dari Provinsi," katanya.

Terpisah, Ramlan saat dikonfirmasi via selulernya enggan menjawab panggilan telepon. Namun saat menjawab panggilan telepon tersebut, seorang pria mengatakan kalau dirinya sedang tak berada di rumah.

"Bapak sedang pengjian, hp nya ditinggal," ujar pria tersebut singkat, Sabtu (24/7) malam.

(HPG/CSP)