Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Relawan Mutiara Jokowi Sumatera Utara, Samsul Fikri Pohan, didampingi Ketua DPC Relawan Mutiara Jokowi Labuhanbatu, Bahana Surya Tarigan di Medan, Sabtu (14/8) sore.

Samsul menilai jika upacara 17 Agustus tetap dilaksanakan, maka pemerintah tidak konsisten dengan aturan yang berlaku selama masa pandemi.

"Saat ini di tengah PPKM, masyarakat dilarang untuk membuat pesta," katanya.

Menurut Samsul, mengacu pada perayaan Tahun Baru Islam tanggal 10 Agustus lalu, untuk menghindari penyebaran Covid-19, pemerintah memutuskan hari libur pada perayaan itu diundur satu hari.

"Jika pemerintah mau adil, tanggal merah untuk perayaan 17 Agustus juga harus dimundurkan sehari," ucapnya.

Samsul menuturkan, upacara puncak perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tak perlu dilaksanakan karena berpotensi menciptakan kerumunan.

"Apalagi dalam setiap seremonial upacara, baik di Istana Presiden maupun di daerah, selalu ada tamu undangan dan kita mengkhawatirkan itu," tuturnya.

Para relawan ini juga memperlihatkan satu video yang berisi sesi latihan Paskibraka. Latihan semacam itu dinilai akan sulit menghindari kerumunan. Mereka juga mengingatkan Presiden Jokowi agar tak tumpang tindih dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Kita berharap Pak Jokowi harus melihat ke bawah, tidak hanya sekadar menerima laporan, itu pun laporan samping," harap Samsul.

Samsul menegaskan jika permintaan tersebut tak dipenuhi, Relawan Mutiara Jokowi, khususnya dari barisan Sumatera Utara akan melakukan konsolidasi pada Rapat Koodinasi Nasional (Rakornas) yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

"Kalau Pak Jokowi tak mengabulkan permintaan kami ini, maka kami akan mencabut mandat dukungan," ancamnya.

Sementara itu Ketua DPC Relawan Mutiara Jokowi Labuhanbatu, Bahana Surya Tarigan, mengatakan pihaknya sejak awal konsisten mendukung Jokowi, baik selama masa kampanya sejak 2014 hingga kini.

Namun menurutnya dukungan kepada Jokowi tidak serta merta dukungan membabi buta yang menutup mata atas kebijakan atau hal-hal yang mereka nilai tak berpihak kepada masyarakat.

"Kita tetap mendukung Jokowi. Jadi kami tak hanya memilih, tetapi turut menjaga amanah yang diberikan rakyat," tegasnya.

Bahana menambahkan, kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan salah satu bentuk dukungan kepada Presiden Jokowi. Dengan harapan, pemerintahan saat ini bisa mengambil kebijakan yang baik, terutama dalam menyelesaikan pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Ini salah satu bentuk dukungan kami kepada Jokowi. Kami juga mengingkan Pak Jokowi tidak tebang pilih dalam peraturan yang dibuat," tandasnya.

(JW/EAL)