Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Reza Aghista mengatakan, akibat pembangunan jalan tol, terpaksa ditangguhkan memperbaikinya, dan masyarakat diminta bersabar.

"Jalan rusak itu milik provinsi. Kita menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait Jalan Letda Sujono, Jalan Setia Budi, Jalan Musyawarah dan Jalan Juanda, Kota Tebingtinggi," kata Reza, Rabu (18/8).

"Pemko Tebingtinggi tidak memiliki kewenangan dan alokasi anggaran untuk memperbaikinya," ujarnya.

Pemerintah Kota Tebingtinggi telah menyurati Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, melalui Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara terkait kondisi dan permasalahan yang ada.

Kata dia, pemerintah Kota Tebingtinggi berkoordinasi dengan Hutama Marga Waskita. HMW berkomitmen melakukan perbaikan akibat dampak pembangunan jalan tol tersebut.

"Namun pada tahun ini masih terkendala dengan penundaan pembiayaan yang bersumber dari APBN sebagai akibat prioritas penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Indonesia," ujarnya.

Kendati begitu, Pemerintah provinsi berkomitmen pada Tahun 2022 akan dilakukan perbaikan jalan, dengan memasukkan usulan kegiatan perbaikan 4 ruas jalan ini ke Musrenbang Sumatera Utara.

"Keempat ruas jalan sebagai prioritas utama untuk ditangani Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022. Dinas PUPR Kota Tebingtinggi terus berkomunikasi setiap pertemuan agar perbaikan 4 ruas jalan ini dapat dilaksanakan," tambahnya.

(FEL/CSP)