Namun ia Bachelet tidak memberikan rincian pembunuhan dalam pidatonya kepada Dewan Hak Asasi Manusia, tetapi mendesaknya untuk membentuk mekanisme untuk memantau tindakan Taliban.

Di bawah resolusi yang disepakati pada hari Selasa (24/8) di forum Jenewa, dia akan melaporkan kembali pada sesi September-Oktober tentang situasi dan pelanggaran yang dilakukan Taliban, dan membuat laporan tertulis yang lebih lengkap pada Maret 2022.

"Perlakuan Taliban terhadap perempuan dan anak perempuan akan menjadi "garis merah mendasar," kata Bachelet pada sesi darurat dewan, yang diadakan atas permintaan Pakistan dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Duta Besar Pakistan, Khalil Hashmi mengatakan, resolusi itu menyuarakan keprihatinan serius atas laporan pelanggaran dan mengirim pesan solidaritas kepada rakyat Afghanistan.

Duta Besar Austria, Elisabeth Tichy-Fisslberger, berbicara atas nama Uni Eropa mengatakan, pihaknya bergabung dengan konsensus meskipun resolusi itu "gagal". Blok itu telah berusaha untuk meluncurkan penyelidikan internasional.

Seorang diplomat senior Afghanistan dari pemerintah yang digulingkan, Nasir Ahmad Andisha, menyerukan pertanggungjawaban atas tindakan Taliban, menggambarkan situasi "tidak pasti dan mengerikan" di mana jutaan orang takut akan nyawa mereka.

"Pemantauan sangat penting untuk mencegah kekejaman lebih lanjut dan memastikan akuntabilitas," kata Andisha dilansir dari Channel News Asia dan Reuters, Rabu (25/8).

Pakar hak asasi manusia PBB yang independen, dalam sebuah pernyataan bersama, mengatakan banyak orang bersembunyi saat Taliban terus menggeledah rumah dari pintu ke pintu dan penyitaan properti serta pembalasan dilaporkan.

"Tindakan Taliban selama bulan-bulan ini dan sampai saat ini mungkin merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan," kata mereka.

Tetapi duta besar China untuk PBB di Jenewa, Chen Xu mengatakan, Angkatan Darat AS dan militer mitra koalisi lainnya, termasuk Inggris dan Australia, harus bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran hak oleh pasukan mereka di Afghanistan.

Amerika Serikat mengutuk serangan yang dikatakan dilakukan terhadap warga sipil, jurnalis, aktivis dan kelompok minoritas, tetapi tidak menyebut nama Taliban.

Amnesty International mengatakan bahwa penyelidikannya atas pembantaian sembilan pria etnis Hazara di provinsi Ghazni bulan lalu adalah "bukti bahwa kapasitas Taliban untuk pembunuhan dan penyiksaan tidak berkurang".

"Sidang khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah gagal memberikan tanggapan yang kredibel terhadap meningkatnya krisis hak asasi manusia di Afghanistan," Sekretaris jenderal Amnesty International, Agnes Callamard.

(CSP)