Ketua Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98, Sahat Simatupang mengatakan, pasangan Bobby - Aulia memiliki kesempatan besar membawa Kota Medan menjadi kota modern dan warganya sejahtera.

"Bobby dan Aulia didukung partai besar dan mayoritas anggota DPRD Medan serta mendapat kepercayaan publik," kata Sahat, Kamis (2/9).

Selain itu, kata dia, pemerintah pusat mendukung Pemko Medan. Ketiga prasyarat itu dimiliki pasangan Bobby - Aulia membawa Kota Medan lebih modern dan sejahtera.

Namun, sebagai gerakan moral, para mantan aktivis 98 berkewajiban mengingatkan Bobby - Aulia agar mengingat dan mewujudkan janji - janji kampanye mereka, terutana jaminan kesehatan.

"BPJS gratis yang dulu disampaikan saat kampanye bukan tidak bayar, namun biayanya ditanggung pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, akan menanggulangi semua," ujarnya.

Jadi, program ini diharapkan bukan sekedar wacananya Bobby - Aulia. Ada sekitar 400 ribu hingga 450 ribu warga Medan yang tertunggak membayar iuran BPJS dan belum tercover sebagai penerima bantuan iuran.

Menurut dia, untuk mengurangi beban APBD 2022, Pemko Medan diharapkan membayar sebagian BPJS warga miskin yang tertunggak itu.

"Dengan kata lain tunggakan iuran BPJS nya bisa diputihkan. Sumber anggarannya bisa dari P-APBD saat ini karena sudah kewenangan mutlak Wali Kota Bobby Nasution," ujar Sahat, yang juga jurnalis senior Tempo.

Dia menambahkan, jika Pemko Medan tidak memulai mengalokasikan anggaran untuk BPJS gratis di P - APBD saat ini, kemungkinan akan mengalami kesulitan keuangan jika memulai di APBD 2022.

"Kami sarankan postur APBD Kota Medan 2022 memberi porsi terbesar untuk kesehatan dengan fokus BPJS gratis bagi warga miskin serta program sosial tanpa melupakan sektor infrastruktur dan pendidikan. Perhitungan kami untuk BPJS gratis sekitar Rp 170 an milyar/ tahun," terangnya.

Wakil Sekretaris Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98 Potan Edy Siregar menambahkan, Pemko Medan belum terlihat melakukan gerakan kolaborasi seperti tag line kampanye Bobby - Aulia.

"Kami belum melihat wujud kolaborasi itu. Kami masih melihat Pemko Medan dengan cara - cara biasa, belum cara extra. Kami menyarankan Pemko Medan segera melakukan pendataan dan pemetaan jumlah penduduk miskin agar ukuran keberhasilan suatu pemerintahan dapat diukur," kata Potan yang juga Wakil Ketua Pengurus Cabang NU Kota Medan ini.

Aulia Rahman mengatakan, Pemko Medan menerima kritik dan saran dari siapa saja apalagi saran yang membangun. Namun ia menyampaikan, penyusunan APBD 2021 masih dilakukan Wali Kota yang lama (Akhyar Nasution).

"Namun untuk P - APBD saat ini sudah wewenang kami," ucapnya.

Anggaran kesehatan wajib 10 persen dari APBD.

"Janji kampanye BPJS gratis bagi warga miskin Medan merupakan kewajiban moral bagi Bobby dan dirinya. Saya berterimakasih diingatkan. Pak Wali Bobby dan saya seiring sejalan dalam urusan - urusan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Kami mohon dukungan agar BPJS gratis bisa kami wujudkan segera," tandas Aulia.

(JW/CSP)