Jokowi juga menyampaikan pesan kepada Polri agar tak ragu mengusut mafia tanah.

"Saya juga kembali mengingatkan pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah. Kepada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membekingi mafia tanah tersebut, perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas," ucap Jokowi.

Advokat Henry Indraguna merespon positif komitmen Presiden Jokowi agar segala konflik agraria yang terjadi di banyak daerah harus segera diselesaikan atau disudahi. Dirinya mendukung upaya Jokowi untuk membela hak-hak rakyat kecil untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka.

Apresiasi dan dukungan kepada pemerintah terhadap mafia tanah wajar dia lakukan karena firma hukumnya saat ini juga sedang menangani permasalahan konflik tanah di wilayah Medan.

Atas perbuatan melawan hukum yang merugikan kliennya, atas nama Kasim sebagai pihak kuasa hukum pelapor atau korban yang diduga dilakukan mafia tanah, Henry mengatakan, pihaknya telah melayangkan laporan Polisi tanggal 5 April 2021 yang sebelumnya telah dibuat kliennya di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

“Demi menjamin kepastian hukum serta menegakkan keadilan bagi klien kami, maka Kantor Hukum. Selaku kuasa hukum memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat hukum, melakukan pendampingan serta menyampaikan informasi perkembangan penanganan laporan klien kami,” kata Henry, Jumat (24/9).

Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini menjelaskan perkembangan penanganan laporan tersebut.

Kliennya, Kasim selaku pelapor atau korban telah ada membuat Laporan Polisi di Polda Sumatera Utara Pada tanggal 5 April 2021 dengan dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur di dalam Pasal 263 KUH Pidana terhadap para terlapor yakni J dan H.

Lebih lanjut Henry mengatakan berdasarkan informasi yang disampaikan korban kepada terlapor, para terlapor yakni J dan H di duga merupakan mafia tanah, dengan modus menggunakan surat yang diduga palsu, mengajukan gugatan-gugatan serta bertindak seolah-seolah sebagai pemilik tanah yang sah.

Sebelumnya pada saat ini ia mendapatkan informasi dari penyidik bahwasanya Penyidik pada Subdit I TP Kamneg Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah melakukan penahanan terhadap diri para tersangka.

Atas penangkapan itu, kata dia, selaku kuasa hukum Kasim, menyampaikan ucapkan terima kasih kepada Polda Sumatera Utara khususnya penyidik pada Subdit I TP Kamneg Ditreskrimum Polda Sumut yang telah berkerja secara cepat dan profesional di dalam menangani serta memproses Laporan Polisi, Nomor: 653, Tanggal 5 April 2021 atas klien firma hukumnya dimaksud.

"Hal ini sungguh kami apresiasi langkah cepat penyidik, bagaimana pun para terlapor yang diduga sebagai mafia tanah sebagaimana kami sampaikan haruslah diberantas. Tentu juga sesuai dengan perintah Presiden Jokowi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit agar Polri berperan aktif menuntaskan mafia tanah yabg sangat merugikan rakyat kecil," ucap Henry.

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar ini berharap kiranya Kepolisian Daerah Sumatera Utara tak lekang oleh waktu dapat secara terus menerus memberantas seluruh mafia-mafia tanah yang ada di Kota Medan, agar nantinya ke depan pemilik hak atas tanah yang sah tidak mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh para mafia tanah dimaksud.

Henry yang juga dipercaya sebagai Tenaga Ahli DPR RI ini juga berharap penyidik segera melakukan pelimpahan berkas perkara termasuk penyerahan para tersangka beserta barang buktinya kepada Kejaksaan Tinggi Medan. Agar kliennya segera mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas proses Laporan Polisi tersebut.

"Ini kami sampaikan supaya masyarakat bisa semakin memahami bagaimana modus-modus yang dilakukan orang-orang yang diduga sebagai mafia tanah,” tuturnya.

(JW/CSP)