Penyelidikan didorong Thomson Reuters Foundation dan The New Humanitarian di mana lebih dari 50 wanita menuduh pekerja bantuan dari WHO dan badan amal lainnya menuntut seks dengan imbalan pekerjaan antara 2018-2020.

Dalam laporannya, komisi independen menemukan setidaknya 21 dari 83 tersangka pelaku dipekerjakan oleh WHO, dan pelanggaran, termasuk sembilan tuduhan pemerkosaan, dilakukan staf nasional dan internasional.

"Tim peninjau telah menetapkan bahwa para korban yang diduga dijanjikan pekerjaan sebagai imbalan hubungan seksual atau untuk mempertahankan pekerjaan mereka," kata anggota komisi, Malick Coulibaly dalam konferensi pers dilansir dari Reuters, Rabu (29/9).

Banyak dari pelaku laki-laki menolak untuk menggunakan kondom dan 29 dari perempuan hamil dan beberapa dipaksa untuk kemudian digugurkan oleh pelakunya, tambahnya.

Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang telah berjanji tidak menoleransi pelecehan seksual dan dikatakan sedang mencari masa jabatan kedua di badan kesehatan PBB, mengatakan laporan itu membuat bacaan yang mengerikan dan meminta maaf kepada para korban.

"Apa yang terjadi pada Anda seharusnya tidak pernah terjadi pada siapa pun. Itu tidak dapat dimaafkan. Prioritas utama saya adalah memastikan para pelaku tidak dimaafkan tetapi dimintai pertanggungjawaban," katanya, menjanjikan langkah-langkah lebih lanjut termasuk reformasi menyeluruh dari struktur dan budaya.

Direktur regional, Matshidiso Moeti mengatakan badan kesehatan rendah hati, ngeri dan patah hati dengan temuan itu. Juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres juga meminta maaf dan berterima kasih kepada para korban atas keberanian mereka bersaksi.

Para pelaku yang diketahui telah dilarang dari pekerjaan WHO di masa depan sementara kontrak empat orang yang dipekerjakan oleh badan tersebut telah dihentikan.

Tidak jelas apakah para pelaku akan diadili. Tedros mengatakan, dia berencana untuk merujuk tuduhan pemerkosaan ke Kongo dan ke negara-negara tersangka pelaku. Beberapa di antaranya masih belum teridentifikasi.

Perwakilan para korban di Beni yang pernah menjadi hotspot Ebola di Kongo timur menyambut baik tanggapan WHO, tetapi mendesaknya untuk berbuat lebih banyak.

"Kami mendorong WHO untuk melanjutkan dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa personelnya yang melecehkan perempuan dan anak perempuan mereka di komunitas kami telah benar-benar dihukum berat," kata Esperence Kazi, koordinator kelompok hak-hak perempuan 'One Girl One Leader' di Beni.

Seorang gadis, 14 tahun bernama "Jolianne" dalam laporan itu, mengatakan kepada komisi bahwa dia menjual kartu isi ulang telepon di pinggir jalan pada April 2019 di Mangina ketika seorang pengemudi WHO menawarinya tumpangan pulang. Sebaliknya dia membawanya ke sebuah hotel di mana dia mengatakan dia memperkosanya dan dia kemudian melahirkan anaknya.

Beberapa wanita yang sudah bekerja mengatakan kepada tim peninjau bahwa mereka terus dilecehkan secara seksual oleh pria dalam posisi pengawas yang memaksa mereka berhubungan seks untuk mempertahankan pekerjaan mereka, mendapatkan bayaran atau mendapatkan posisi yang lebih baik.

Beberapa mengatakan mereka telah diberhentikan karena menolak berhubungan seks sementara yang lain tidak mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan bahkan setelah menyetujui.

Korban yang diduga tidak diberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan untuk pengalaman yang merendahkan seperti itu.

Wakil ketua investigasi, Aïchatou Mindaoudou mengatakan, tidak ada tumpang tindih antara para korban yang bersaksi dalam laporan media tahun lalu dan mereka yang diwawancarai, mengakui bahwa ini dapat menunjukkan masalah yang lebih besar.

Beberapa orang di tingkat yang lebih tinggi dari WHO sadar akan apa yang sedang terjadi dan tidak bertindak.

Pada Juni tahun lalu, pemerintah Kongo mengumumkan berakhirnya wabah Ebola selama dua tahun yang menewaskan lebih dari 2.200 orang - wabah terbesar kedua sejak virus itu diidentifikasi pada tahun 1976.

Kongo dan lembaga bantuan lainnya juga telah menjanjikan penyelidikan atas pelecehan seksual tersebut. Menteri Hak Asasi Manusia Kongo tidak segera dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

(CSP)