Ketua Panitia Rakorda, Erwin Ramadani, dalam laporannya mengatakan, kegiatan Rakorda ini dihadiri 27 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI se-Sumut. Selain Rakorda, dalam laporan panitia pelaksanaan kegiatan ini juga diisi dengan pemberian asuransi lahan dan jiwa petani (Jasindo-red) sebanyak 5.000 petani secara simbolis.

“Lalu ditutup dengan pelatihan Manasik Umrah untuk para petani se-Sumut di Ponpes Baitul Quran,” kata Erwin yang juga Ketua DPC HKTI Deliserdang, Kamis (4/11).

Ketua DPD HKTI Sumut, Syafrizal, mengucapkan terima kasih atas komitmen dan dedikasi DPC HKTI se-Sumut, karena terus memberikan yang terbaik untuk petani dan pertanian di Sumut.

HKTI Sumut, sambungnya, akan terus berupaya menjadi yang terbaik secara nasional, baik secara administrasi organisasi maupun untuk program pertaniannya. DPD HKTI Sumut juga siap mendukung dan menyukseskan program Ketua Umum, Moeldoko, menjadikan petani dan pertanian lebih baik lagi.

“Karena DPD HKTI Sumut sebelum masa pandemi pernah mendapatkan predikat DPD HKTI Terbaik se-Indonesia,” jelasnya.

Kegiatan Rakorda DPD HKTI Sumut dihadiri dan dibuka resmi oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) HKTI Bidang Organisasi, M Afifuddin. Dalam sambutannya, DPP HKTI sangat mengapresiasi kegiatan Rakorda yang diselenggarakan DPD HKTI Sumut. Kegiatan ini adalah bagian dari kewajiban organisasi yang dilaksanakan HKTI.

“DPD HKTI yang telah membentuk Dewan Pengurus Cabang harus terus membentuk kepengurusan di tingkat kecamatan dan sampai di tingkat Gapoktan/Desa, serta program-program yang sudah disepakati dan dijalankan harus sampai pada tingkatan pengurus desa,” ujarnya.

Usai sambutan dari DPP HKTI, acara dilanjutkan penyerahan secara simbolis perlindungan jiwa dan lahan petani Sumut oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungmorawa, Iskandar, didampingi Kabid Pemasaran, Iqbal, dan Staf Pemasaran, Lia Wardani Sihotang.

Usai pembukaan, acara dilanjutkan dengan persidangan komisi-komisi dipimpin Ketua Steering Comittee yang juga Sekjend DPD HKTI Sumut, Ade Gunawan.

“Hasil sidang nantinya akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumut dan para pejabat yang berwenang,” ujar Ade.

(RZD)