"Kami mendapatkan laporan dari beberapa daerah seperti Kudus dan Yogyakarta, ada yang sudah kadaluwarsa, ada yang mendekati kadaluwarsa," kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, dilansir dari Antara, Minggu (7/11).

Namun berapa jumlah pastinya, Nadia belum mendapatkan informasi secara lengkap dari daerah.

"Kami berharap kabupaten atau kota untuk lebih cermat mengelola vaksin, artinya yang kadaluwarsa dekat untuk digunakan dan didistribusikan lebih dahulu," sebutnya.

Nadia juga meminta pemerintah daerah memetakan kapasitas penyuntikan dan sasaran vaksinasi.

"Jadi bisa mencegah vaksin yang tersisa dan kadaluwarsa, apalagi mengingat masih banyak kabupaten atau kota yang belum mencapai target," ujarnya.

Selain itu, Nadia mengimbau masyarakat tidak pilih-pilih merek vaksin Covid-19.

"Vaksin yang ada adalah vaksin yang akan memberikan perlindungan kepada kita dan juga akan mengakhiri pandemi ini," katanya.

Penyebab ada vaksin kadaluwarsa itu, sambungnya, antara lain karena kecepatan penyuntikan dan strateginya. Sedangkan evaluasi mengenai vaksin kadaluwarsa itu menjadi tanggung jawab masing-masing pemda.

Sementara Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, meminta pemda tidak menunda proses vaksinasi Covid-19.

Dia meminta temuan 4.000 dosis vaksin Astrazeneca di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang kadaluwarsa per tanggal 29 Oktober 2021 menjadi pembelajaran seluruh unsur dalam sistem kesehatan.

"Baik pemerintah pusat, daerah provinsi maupun kabupaten kota, untuk tidak menunda proses vaksinasi," katanya dalam konferensi pers, Kamis (4/11).

Wiku juga meminta masyarakat proaktif untuk menyambangi tempat-tempat vaksinasi karena vaksin Covid-19 sangat berharga untuk melindungi masyarakat.

"Ingat bahwa akses terhadap vaksin tidak mudah untuk kita dapatkan, sehingga harus sangat dihargai dan dipergunakan secara maksimal," kata Wiku.

(EAL)