Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Dapil IX, Pantur Banjarnahor melakukan Reses I Tahun Sidang III 2021-2022 di Halaman SMP Negeri 1 di Desa Sinambela, Baktiraja. (Analisadaily/Istimewa)
Analisadaily.com, Humbahas - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Dapil IX, Pantur Banjarnahor melakukan Reses I Tahun Sidang III 2021-2022 di Halaman SMP Negeri 1 di Desa Sinambela, Baktiraja.
Dalam reses tersebut, Pantur mengajak warga di desa itu untuk sadar akan pariwisata. Apalagi desa tersebut sudah menjadi desa wisata. Untuk itu ia mengajak masyarakat di desa itu berbenah diri dari segala sektor, termasuk generasi mudanya. Ia berharap generasi muda di desa tersebut dapat menjadi duta pariwisata.
"Kalau bisa setiap Minggu gunakan baju tradisional, ramah kepada setiap tamu yang datang. Jabar itu gudangnya ekonomi kreatif. Perlu kita contoh jika desa ini nantinya banyak pelaku usaha. Ada ataupun tidak ada yang beli tetap ramah," katanya.
Selain itu, juga lakukanlah beberapa atraksi di desa ini. Apalagi desa ini merupakan desa sejarah. Ada istana Sisingamangajara dari tersebut.
Terkait menyusul dilarangnya usaha Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Danau Toba, membuat masyarakat Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, beralih ke usaha lain.
Dan permohonan untuk bantuan usaha seperti di sektor pariwisata, perikanan darat, dan peternakan unggas, hingga meningkatkan tangkapan ikan, disampaikan warga kepada anggota DPRD Sumut dari Dapil Kabupaten Toba Kabupaten Samosir Taput Humbahas Tapteng dan Sibolga.
Salah seorang warga, Jhon Harjon Purba, meminta agar disiapkan benih ikan yang banyak untuk dipelihara di kolam (perikanan darat). Ia mengatakan telah dibuka 150 kolam darat sebagai peralihan dari KJA.
Dan selain perikanan darat, oleh Plt Kadis Peternakan dan Kelautan Humbahas, Nelli Simamora, menitip permintaan bantuan pengadaam ternak unggas untuk diversifikasi usaha karena larangan KJA.
Dan oleh Sekretaris Dinas Pariwisata Humbahas mewakili masyarakat, juga mengharapkan dukungan nyata Pemprov dan DPRD Sumut, untuk mengembangkan Baktiraja sebagai salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan.
Adapun Pantur Banjarnahor, menampung aspirasi itu untuk diperjuangkannya ke provinsi. Ia mengapresiasi masyarakat di 7 desa di Baktiraja yang sudah beralih dari usaha KJA ke usaha lainnya. "Karena zero KJA di perairan Danau Toba enjadi tujuan kita," ujarnya.
Namun abang kandung Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor itu berharap masyarakat juga melakukan gerakan perubahan revolusi mental. Masyarakat jangan lagi menghabiskan banyak waktu di kedai tuak. Kemudian dimintanya juga agar digalakkan berbagai kegiatan wisata beranjak dari budaya tradisional.
"Dan mungkin anggaran desa boleh disisihkan untuk kunjungan studi pariwisata ke Pulau Jawa misalnya, agar ada pembelajaran bagaimana menjadi pelayan yang baik bagi wisatawan, bagaimana menggiatkan usaha-usaha wisata plus produk UMK," ujar Pantur.
Dan Kepala DKP Sumut, Mulyadi Simatupang, mengatakan akan berupaya memaksimalkan program bantuan kepada masyarakat sekaitan dengan peralihan usaha dari KJA. "Tentu ini menjadi atensi kami bersama Pak Pantur, yang kami tahu concern mendukung pembangunan di daerah ini," ujar Mulyadi.
DKP Sumut, lanjut Mulyadi, memberikan bantuan 10 unit solu (sampan) kepada nelayan di 2 kelompok nelayan di Baktiraja. Harapannya agar hasil tangkapan ikan semakin banyak. Selain itu bersama Pantur Banjarnahor, juga diserahkan bantuan 15.000 benih ikan kepada masyarakat untuk usaha perikanan darat.
(NS/BR)