"Rentan terjadi di masyarakat karena masalah ekonomi," kata Robert dalam diskusi 'Sosialisasi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan diskusi partisipasi pembentukan duta anti trafficking di Kota Medan' di Medan Belawan, Rabu (24/11).

Menurut Robert, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) yang berkolaborasi dengan Pemko Medan dalam mensosialisasikan pencegahan dan penanganan TPPO sangat positif dan berguna bagi masyarakat.

"Kegiatan ini sangat positif, terutama dengan masyarakat kita bagaimana memahami apa itu TPPO dan bagaimana mencegah dan mewaspadai bagaimana TPPO yang kemungkinan atau sudah terjadi di lingkungan sekitarnya," katanya.

Di Belawan sendiri, wilayah yang berdekatan dengan laut sangat mudah terjadinya TPPO, kata Robert harus selalu perlu disosialisasikan pemahaman yang kuat bagaimana untuk mencegah terjadinya TPPO itu.

"Memang berbeda dengan kecamatan yang lain dan meraka mengharapkan pertemuan selama dua hari ini tidak hanya sebagai pertemuan saja melainkan hal yang rawan tersebut kita sikapi dengan upaya pencegahan dan upaya kewaspadaan dan pembekalan para peserta yang akan menjadi duta ini lebih mempertajam kapasity Building mereka," kata dia.

Ia menuturkan, mencegah hal itu, Pemko Medan sendiri telah gencar melakukan sosialisasi TPPO mulai dari tingkat lingkungan hingga dinas OPD terkait.

"TPPO ini lebih banyak persoalan di ekonomi, mungkin kalau cerita ekonomi cerita kehidupan sehari-hari masyarakat dan itu tidak hanya menjadi domain dari DP3AM. Pemko dari tingkat lingkungan sampai dinas OPD terkait dapat melakukan perbaikan tingkat kesejahteraan dari masyarakat. Di situ (DP3AM) menggandeng IOM bagaimana memberikan pandangan kuat dan memberikan duta yaitu orang-orang yang paham memberikan pengertian TPPO itu," terangnya.

Salah satu tokoh masyarakat, Edison Silalahi mengatakan, dengan sosialisasi yang dilakukan IOM dan Pemko Medan mulai dari Selasa (23/11) hingga Rabu (24/11) banyak ilmu untuk mencegah TPPO yang mereka dapat.

"Dengan acara ini saya berterima kasih, karena sangat membantu bisa mengaplikasikan kepada masyarakat terkait pencegahan TPPO yang melanggar hukum. Saya bisa sampaikan ke masyarakat agar tidak terjadi TPPO. Dan ini bekal kita menyampaikan kepada orang tua untuk menjaga anak-anaknya," tandasnya.

Untuk diketahui bahwa perdagangan orang merupakan masalah yang signifikan di Indonesia. Seperti yang diketahui bersama, Indonesia bukan hanya negara asal dan transit, tetapi juga negara tujuan perdagangan orang lintas batas dan dalam negeri.

Meskipun kasus TPPO kebanyakan melibatkan perempuan dan anak-anak, namun TPPO semakin diakui terjadi pada semua orang, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan, termasuk pengungsi Rohingya.

Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk mengatasi risiko perdagangan manusia secara lebih komprehensif, termasuk inisiatif pencegahan dan penanggulangan yang dapat mengurangi kerentanan para migran dan komunitas setempat terhadap perdagangan manusia.

(JW/CSP)