Unjuk rasa masyarakat (Analisadaily/Istimewa)
Analisadaily.com, Medan - Berbagai aksi dan kegiatan berisikan penolakan terhadap kehadiran investasi di Dairi berlangsung sejak lama, termasuk yang dialami Dairi Prima Mineral (DPM). Salah satu lembaga yang selama ini gencar menyuarakan penolakan terhadap DPM adalah Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK).
Baru-baru ini masyarakat di lingkar tambang DPM, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang (Almas Lintang) melakukan aksi berisikan tuntutan agar YDPK pergi meninggalkan kampung mereka.
Hal tersebut dilatarbelakangi karena aksi povokasi yang selama ini dilakukan YDPK dan LSM lainnya untuk menolak tambang DPM dengan mengatasnamakan masyarakat lingkar tambang.
Sementara mayoritas masyarakat mendukung keberadaan DPM, karena mereka telah merasakan manfaat. Masyarakat juga menyadari informasi yang selama ini disampaikan YDPK tidak benar.
Massa aksi juga menganggap YDPK dan LSM lainnya hanya mengelabui masyarakat, dan masyarakat diprovokasi untuk menolak investasi. Namun di sisi lain, YDPK selama ini diduga telah menerima donasi dari para donatur yang berasal dari luar negeri.
Saat dikonfirmasi tentang sumber dana YDPK, Sahbin Cibro selaku Koordinator Almas Lintang mengatakan, “Selama ini saya juga bertanya-tanya mengapa lembaga nonprofit bisa melakukan berbagai aktivitas dan program, bahkan memberikan gaji kepada anggotanya.”
“Daya tahan gerakan tolak tambang yang dibangun m YDPK dan para jaringannya selama ini tentu memerlukan dana dan logistik yang tidak sedikit, sehingga kondisi ini tentu menimbulkan banyak spekulasi dan jelas merugikan masyarakat dalam jangka waktu yang panjang,” ucapnya, Jumat (3/12).
Masyarakat menyampaikan, perlu ada langkah tegas dari pemerintah dalam menyikapi persoalan ini, agar tidak menimbulkan dampak berkepanjangan. Masyarakat juga mengundang Duta Besar Jerman untuk Indonesia ke Parongil. Mereka meminta agar Pemerintahan Jerman lebih memperketat pengawasan terhadap penyaluran dana-dana bantuan yang selama ini mereka kucurkan.
“Ini soal keadilan ekonomi bagi masyarakat Dairi. Kami minta pemerintah tegas soal ini, dan memboikot para LSM tersebut. Sebetulnya kami juga sudah mengundang secara terbuka Duta Besar Jerman agar hadir ke Parongil, melihat langsung bagaimana kondisi masyarakat yang menjadi korban dari aktivitas LSM yang diduga selama ini mereka danai,” pungkas Sahbin.
(JW/RZD)
