Massa yang datang dari puluhan organisasi ini menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari pungutan liar terhadap pedagang kaki lima, anggaran Covid-19 hingga masalah tanah.

Salah seorang koordinator aksi, John Arif mengatakan, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini jauh dari harapan. Bukan hanya itu, kepercayaan terhadap lembaga anti rasuah tersebut juga sudah menurun.

"Artinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekarang sudah tidak berintegritas," tegas Arif saat menyampaikan aspirasinya dari atas kendaraan komando.

Di samping menyuarakan kegelisahan mengenai kondisi KPK, Arif juga tidak lupa menyampaikan tentang keseriusan mereka melakukan pengawalan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, termasuk pengadaan barang dan jasa, yang rentan disalahgunakan.

"Kami akan terus mengawal kinerja Pemprov, terutama dalam hal pengadakan barang dan jasa tahun 2021 yang masih belum transparan," tutur Aris, sembari menambahkan agar KPK menuntaskan segala bentuk kejahatan korupsi di Indonesia.

Ia menambahkan, Forkopimda Sumut harus memprioritaskan pelaksanaan, pengawasan dan penindakan terhadap anggaran penanganan Covid-19 supaya bebas dari tindakan korupsi.

"Jika ditemukan penyelewengan anggaran Covid-19, kami meminta agar dihukum berat atau bila memungkinkan dihukum mati," tegas Arif.

Pada tahun 2021, Sumatera Utara berada di peringkat kedua provinsi paling korup di Indonesia dan ini dinilai menjadi penghambat pembangunan di daerah.

Koordinator aksi lainnya, Rahmat Syah mengutarakan, hari ini banyak persoalan yang dihadapi Sumatera Utara, termasuk pungli, lahan hingga dugaan korupsi lainnya. Karena itu, ia lanjut menjelaskan, ini akan terus disuarakan.

"Kedepan kita tidak mau ini jadi catatan buruk bagi negara ini dan persoalan hari ini lebih buruk dari sebelum-sebelumnya," kata Rahmat kepada awak media setelah menyuarakan aspiranya.

Masih kata dia, lebih parahnya lagi, eks hak guna usaha Perkebunan Nusantara II sampai saat ini belum menemukan titik terang. Bahkan, sesema penggarap di sana saling bertengkar.

"Kami meminta agar seluruh Pimpinan Daerah di Sumut agar fokus lah terhadap penyelesai persoalan PTPN II ini," ucap Rahmat.

Martabak

Dalam aksi ini, pengunjuk rasa tidak hanya membawa spanduk, poster yang berisi tuntutan, namun juga membawa pedagang martabak dengan berbagai peralatannya untuk diberikan kepada peserta aksi dan masyarakat luas.

Rahmat menceritakan, pedagang ini disediakan. Sebab diketahui bersama slogan yang selama ini diusung pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajeckshah, 'Sumut Bermartabat' jauh dari harapan.

"Kami sebenarnya, sebagai aktivis anti korupsi belum bisa memberikan penilaian seperti apa itu 'Sumut Bermartabat'. Oleh karena itu, mari kita nikmati 'Sumut Bermartabak' yang kita bawa. Ini adalah simbol dari aksi kita sekarang," tambah Rahmat.

(CSP/EAL)