Kalapas Lubukpakam, Hudi Ismono, Selasa (11/1) menerangkan, 24 orang WBP tersebut telah dinyatakan memenuhi syarat substantif dan administratif mendapatkan program asimilasi.

Hal itu sesuai dengan Permenkumham Nomor 43 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi.

Mereka juga telah disetujui para anggota Sidang Tim Pemasyarakatan (TPP) Lapas Lubukpakam.

”Beberapa syarat untuk dapat mengajukan program asimilasi di rumah tersebut, di antaranya telah menjalani 2/3 masa pidana, berkelakuan baik, tidak termasuk dalam pengecualian PP 99 tahun 2012 dan tidak tercatat dalam register F (catatan pelanggaran disiplin),” katanya.

Ia juga menegaskan, dengan diberikannya program asimilasi di rumah tersebut, bukan berarti mereka telah dinyatakan bebas secara murni. Namun, mereka tetap berada dalam pemantauan pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan wajib melakukan pelaporan secara rutin.

”Program asimilasi di rumah diperpanjang karena masih melonjaknya angka persebaran Covid-19 di Indonesia, sehingga pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM memberikan kebijakan agar program asimilasi dapat dilaksanakan di rumah sebagai upaya pencegahan dan penanggulan penyebaran Covid-19 di Lapas dan Rutan, mengingat sebagian besar Lapas dan Rutan di Indonesia mengalami overkapasitas,” terangnya.

Kalapas berharap, 24 orang WBP tersebut dapat mematuhi aturan-aturan pelaksanaan program asimilasi di rumah, dan jangan sampai kembali melakukan tindak pidana.

“Jika ada melanggar, tentunya hak asimilasinya akan dicabut, dan yang bersangkutan akan ditarik kembali ke Lapas Lubuk0akam,” tutupnya.

(KAH/RZD)