Pasalnya ada tuduhan miring terkait pelaksanaan pra muscab dan muscab DPC PKB di Sumut berbau politik transaksional.

Menanggapi isu yang mengganggu soliditas kader dan kerja PKB di Sumut tersebut, Ketua DPC PKB Kota Medan, Hamdan Simbolon, menegaskan isu politik transaksional tidak benar dan fitnah.

Sebab sebagai Ketua DPC Kota Medan yang sudah melaksanakan muscab, Hamdan mengaku tidak pernah dimintai apapun oleh siapapun.

"Itu isu kecil yang tidak berdasar dan fitnah. Faktanya kita DPC Kota Medan tidak pernah itu namanya dimintai uang sepeser pun. Saya juga meyakini DPC lainnya yang ada di daerah lain sama halnya menggelar pra muscab hingga muscab berjalan sesuai administrasi partai. Kami pastikan PKB Sumut di bawah Ahmad Iman nihil dari praktik politik transaksional," kata Hamdan Simbolon, Jumat (21/1).

Hamdan menyebut dirinya mengalami sendiri bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar.

"Tidak ada kita (DPC) dilakukan pengutipan. Partai kita inikan partai yang berintegritas. Punya jati diri. PKB sekarangkan butuh kader yang mampu membawa arah yang lebih baik," ucapnya.

Hamdan menegaskan bahwa mendukung langkah DPW PKB Sumut sudah benar, tidak ada politik transaksional. Menurutnya riak-riak kecil adalah bagian dari demokrasi.

Hal senada disampaikan Ketua DPC PKB Toba, Sabaruddin Tambunan. Menurutnya penentuan kepengurusan sampai pleno di muscab semuanya berjalan sesuai aturan yang ada.

"Kitakan sudah muscab, kita dari pra muscab hingga muscab tidak ada masalah, kita jalankan sesuai adminstrasi, tidak ada yang namanya transaksional uang, gak ada itu," terang Sabaruddin.

Atas isu yang digulirkan oleh segelintir pihak yang tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut, Ketua DPC PKB Medan dan PKB Toba satu suara mengajak kader yang mencoba mengganggu soliditas PKB agar bertabayyun, fokus bekerja menaikkan grade partai.

"Yah kita meminta kepada sahabat-sahabat DPC, mari kita bertabayyunlah, artinya kalau kita tidak bisa menjadi ketua partai kita berterimalah, legowo untuk kebaikan partai. Ini adalah yang terbaik untuk membesarkan partai termasuk untuk menghadapi kontestasi politik 2024," harap Hamdan Simbolon.

Kembali apa yang disampaikan Sabaruudin bahwa 'gorengan' isu yang beredar sebagai pepesan kosong seakan tidak ingin membesarkan rumah besar sendiri.

"Kita mengajak beristigfarlah, bukan kita mengukur kemampuan rekan-rekan. Yah kita berikanlah kesempatan kepada rekan-rekan mungkin punya niat membangun yang lebih baik, artinya tetap kita ajak untuk bekerja sama, dan sama sama bekerja untuk membangun membesarkan PKB," ucapnya.

"Kalau saat ini saya salut atas kemepimpinan Mas Iman, yah harapan saya beliau tetap eksis untuk membangun PKB di Sumatera Utara yang lebih baik lagi," sebutnya.

Wakil Ketua DPW PKB Sumut, Abdul Muin Pulungan, menjelaskan bahwa harokah PKB Sumut sudah sesuai azas partai yang berlaku. Dia juga menampik isu yang beredar belakangan ini. Menurutnya isu itu jauh panggang dari api, tidak sesuai fakta di lapangan.

"Saya ingin meluruskan bahwa apa yang kita jalankan telah merujuk kepada surat instruksi DPP PKB terkait dengan penataan dan penyeragaman struktur," kata Abdul Muin Pulungan.

Muin membeberkan bahwa informasi sebenarnya mengenai pra muscab seperti di Deli Serdang maupun Asahan tidak ada aturan yang dikangkangi.

"Pengurus DPW yang menghadiri pra muscab tersebut adalah resmi mempunyai surat tugas dari DPW PKB Sumut," ucapnya.

Muin menuturkan tuduhan yang dilayangkan segelintir oknum mengenai muscab yang Ilegal itu arahnya mengandung kebohongan, tidak seperti kondisi yang sesuai di lapangan.

Apalagi, kata Muin, sebelumnya pengurus DPW PKB Sumut sudah pernah melakukan pemanggilan terhadap pengurus DPC sebagai langkah awal pemetaan terkait kondisi politik masing-masing wilayah.

"Nah, sesungguhnya pelaksanaan muscab itu dilakukan untuk pertama pemetaan, validasi politik di tingkat lokal atau daerah. Yang kedua adalah memastikan calon pengurus DPC itu benar keberadaannya dan sesuai dengan apa yang diusulkan ke DPW PKB Sumut," tukas Muin.

(JW/EAL)