"Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI, jangan ada yang mengartikan itu," kata Presiden saat memberi arahan kepada para gubernur se Indonesia terkait penanganan Covid-19 hingga APBD di Balikpapan, dilansir dari Antara, Senin (14/3).

Menurut Presiden, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari Jakarta dilakukan untuk pemerataan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi tidak terpusat di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta.

"Karena negara kita ini besar sekali 17 ribu pulau, Produk domestik bruto (PDB) ekonomi 58 persen ada di Jawa, saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta. 56 persen populasi ada di Jawa sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur," ujarnya.

Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, lanjut Presiden, akan menjadi kota dengan standar internasional yang memiliki berbagai fasilitas dengan standar internasional pula.

"Kita ingin memiliki kota yang internasional, rumah sakit internasional, perguruan tinggi internasional, sebelumnya tidak boleh, karena omnibus law sekarang boleh, bapak ibu gubernur kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silakan," paparnya.

Terkait penanganan Covid-19, Presiden Jokowi mengingatkan kepada para gubernur agar tidak mengendurkan pelaksanaan protokol kesehatan di daerahnya masing-masing.

"Patut kita syukuri penurunan kasus harian, tetapi harus hati-hati untuk semua gubernur pengendaliannya tidak dikendurkan utamanya protokol kesehatan, diimbau terus masyarakat agar taat dan patuh pada protokol kesehatan," ucap Presiden.

Presiden menekankan pentingnya vaksinasi yang harus terus digencarkan pelaksanaannya di daerah.

"Dilanjutkan dengan vaksinasi, vaksin 1, vaksin 2 hingga vaksin penguat atau booster," kata Presiden.

Presiden jufa menyampaikan terkait situasi global yang terjadi saat ini yang perlu disikapi oleh para gubernur, antara lain soal krisis energi, krisis pangan, hingga situasi perang.

"Dunia pada situasi tidak mudah, baik karena disrupsi kronis akibat revolusi industri 4.0 ditambah lagi kekacauan karena pandemi, ditambah lagi urusan yang namanya perang," ujar Presiden.

Saat ini, menurut Presiden, akibat situasi global yang tidak menentu, terjadi krisis energi dan krisis pangan yang bisa berdampak kepada negara Indonesia.

"Harga minyak dunia naik dua kali lipat, belum gas, belum lagi kelangkaan pangan yang menyebabkan harga-harga juga akan melonjak," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta para gubernur untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan situasi yang terjadi saat ini.

"Dalam penganggaran di APBD Bapak/Ibu ubah semuanya tidak seperti pada waktu yang normal dulu, jangan business as usual APBD harus bisa kita create disesuaikan, kuncinya cuma satu kecepatan kita untuk menyesuaikan," tukasnya.

(EAL)