"Terpilihnya Andi diyakini akan mampu menggerakkan kembali roda organisasi serta kontribusi nyata kepada publik," kata Bupati LIRA Deliserdang Muhammad Yahya Saragih, Selasa (29/3).

Visi yang diusungnya dinilai sangat mendasar sejalan dengan arah kebijakan berdirinya organisasi LIRA untuk kepentingan serta kesejahteraan rakyat. Visi yang sangat visioner terlihat yang menekankan pengabdian untuk kepentingan rakyat.

Advokasi terhadap permasalahan rakyat yang menjadi fokus utama kerja-kerja LIRA ke depan sangat strategis. Sebab saat ini, rakyat membutuhkan pembelaan terhadap permasalahan-permasalahan mereka disemua sektor kehidupan.

Fokus advokasi publik yang menjadi visinya juga merupakan lanjutan dari program kerja Presiden LIRA sebelumnya Ollies Datau sehingga program kerja LIRA tidak terputus meski dengan bergantinya kepemimpinan di tubuh perkumpulan LIRA.

“Visi Presiden LIRA terpilih masih erat kaitannya melanjutkan program sebelumnya untuk penguatan. Namun kita berharap, program-program mengakar sampai ke bawah harus bisa terwujud,” terangnya.

Yahya berharap visi yang diusung harus bisa mengakomodir situasi organisasi sampai ke bawah dalam upaya penguatan eksistensi organisasi yang mengalami kendala karena sejumlah persoalan internal dan eksternal yang menonjol tidak dituntaskan sampai ke akaranya.

Dalam rapat konsolidasi itu juga terang Yahya yang turut didampingi Sekretaris Daerah LIRA Amirul Khair, Wakil Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi Reja Ariesman dan pengurus lainnya, LIRA mencoba mengkritisi kebijakan Pemerintah Kabupaten Deliserdang, yang dinilai tidak prorakyat.

Banyak persoalan masyarakat yang tidak tuntas diselesaikan bahkan kini membuat rakyat Deliserdang terkatung-katung. Salah satunya kebijakan disektor pendidikan terkait dengan vaksinasi anak. Ada sejumlah laporan yang masuk, ditemukan sejumlah anak tidak dibolehkan ikut proses belajar tatap muka karena tidak divaksin.

“Ini kan kebijakan yang bisa disiasati. Vaksin terhadap anak ini kan tidak wajib. Kalau ada pihak sekolah yang tidak membolehkan anak tidak boleh belajar tatap muka, itu namanya sudah merampas hak anak,” tegas Yahya.

Sektor pertanian juga menjadi obyek diskusi dalam rapat konsolidasi LIRA Deliserdang tersebut. Indonesia sebagai daerah agraris termasuk Deliserdang yang sangat kaya dengan potens pertaniannya, tidak mendapatkan kepastian dan dukungan dari Pemkab Deliserdang.

Petani dibiarkan berkreasi sendiri tanpa pembinaan dan pendampingan dari Pemkab Deliserdang. Ironisnya ketika usaha pertanian mereka berkembang, pemerintah justru mendekati dan mengklaim bahwa itu merupakan upaya mereka menyejahterakan rakyat.

“Tadi kita banyak merumuskan sejumlah permasalahan yang dihadapi masyarakat Deliserdang. Intinya, banyak permasalahan masyarakat Deliserdang yang tidak tuntas,” terangnya.

Karena itu, LIRA Deliserdang akan terus dan tidak berheti untuk mengkritisi kinerja pemerintah dan kebijakan yang tidak prorakyat. Tetapi LIRA juga tetap komitmen bermitra dengan pemerintah yang melahirkan kebijakan prorakyat serta pasti mendukug kebijakan tersebut.

(AK/CSP)