Aksi unjuk rasa DPP AMIN Sumut meminta agar Polda Sumut dan Kejati Sumut untuk mengusut tuntas dugaan KKN di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, yakni persoalan pengerjaan dan pengadaan yang di duga fiktif berasal dari Anggaran 2021.

Dalam aksinya, Ketua Umum AMIN Sumut, Sapar, mengatakan mereka menduga adanya praktek KKN yang melibatkan Oknum Pejabat di Kanwil Kemenag Sumut yang berasal dari Anggaran 2021 pada beberapa Pengerjaan atau pengadaan diantara Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor dari Dana Dipa dengan Kontrak Rp. 35.000.000 Tahun 2021.

"Pengerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor dari Dana Dipa Nomor 02501298980 tanggal 23 November 2020 dengan nilai Kontrak Rp. 19.000.000 Tahun 2021, selanjutnya Belanja sewa Kendaraan Operasional Roda 4 Pejabat Eselon IV dari Dana Dipa Nomor 02501298989 Tanggal 23 November 2020 dengan Nilai Kontrak Rp. 143.536.800 Tahun Anggaran 2021, dan Sewa Kendaraan Operasional Roda 4 dan Roda 2 sekretariat jenderal tahun 2021 Nomor SPK : B.165/Kw.02/-e/01/2021 dari dana Dipa Nomor 02501298989 tanggal 23 November 2020 dengan Nilai Kontrak Rp. 173.949.600 Tahun Anggaran 2021," katanya.

Sementara itu, Khoirul Ulfi selaku Koordinator Aksi dalam orasinya meminta Menteri Agama Indonesia segera menurunkan tim audit yang profesional agar membersihkan Kementerian Agama khususnya Kanwil Kemenag Sumut dari Korupsi dan menjaga nama baik.

"Kami minta Agar kepala Kanwil kemenag Sumut untuk bersih-bersih Pejabat korup di kantornya, jangan hanya diam jika terjadi dugaan Proyek Fiktif di kantor wilayah kemenag Sumut, segerakan berkoordinasi dengan pihak penegak hukum," terangnya.

Yusuf salah satu orator Aksi unjuk rasa menegaskan, Kepala Kanwil Kemenag Sumut harus bersih-bersih dari para pegawai korup. Kanwil harus Tidak mengenal saudara, DPR, atau pejabat manapun yang membela pegawai berwatak korup.

"Kami yakin Mentri Agama Indonesia Gus Yaqut akan memberikan apresiasi kepada Kanwil Kemenag Sumut jika berhasil membersihkan Oknum Korup di Kanwil Kemanag Sumut," jelasnya.

Menanggapi Aksi Unjuk Rasa AMIN Sumut, Sub. Kordinator Subag Umum dan Humas perwakilan Kanwil Kemenag Sumut, Yunus, mengatakan semua pengadaan dan pengerjaan yang disangkakan sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

"BPK sudah mengaudit, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama sudah mengaudit, Seluruh laporan sudah OK, Bukti-bukti semua sudah ada," katanya.

Menanggapi Perwakilan Kanwil Kemenag Sumut Orator Aksi Azhar Panjaitan meminta, untuk menunjukkan Bukti bahwasanya memang telah ada Audit dari BPK dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama pada pengadaan yang kami sangkakan.

"Jangan cuma klaim saja," tegas Azhar.

(JW/CSP)