Pertemuan ini dilaksanakan untuk melaporkan beberapa capaian kerja yang telah diraih dan rencana kerja yang akan dilaksanakan kedepan, serta kolaborasi yang telah terjalin dengan beberapa instansi terkait.

Diawali kunjungan ke Sekretaris Dirjen Imigrasi, Zaeroji, di ruangan kerjanya beberapa waktu yang lalu. Beberapa agenda yang dibawa Saroha terkait usul kenaikan kelas Kantor Imigrasi Sibolga, laporan pelaksanaan hibah tanah dan gedung dari Pemkot Gunungsitoli, usul peningkatan status UKK di Gunungsitoli dan Mandailing Natal, serta pembahasan terkait anggaran.

“Sudah saatnya Kantor Imigrasi Sibolga naik menjadi Kantor Imigrasi Kelas I,” kata Saroha, dalam keterangan diperoleh Sabtu (9/4).

Beberapa pertimbangan antara lain wilayah kerja yang sangat luas, terdiri dari 3 Kota dan 9 Kabupaten. Kemudian wilayah kerja yang berbatasan langsung dengan 3 Propinsi yaitu Aceh, Sumatera Barat dan Riau. Letak geografis yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia.

“Faktor kerawanan dari sisi letak dan geografis menjadi poin penting di sini,” ujar Saroha.

Menurut Saroha, pihaknya telah meminta dukungan dari Forkopimda di 12 Kabupaten/Kota yang termasuk dalam wilayah kerjanya.

“Ini merupakan perhatian serius dari Para Pimpinan Daerah sebagai bentuk nyata dukungan dari berbagai pihak agar Kantor Imigrasi Sibolga dapat meningkatkan pelayanan dan pengawasan keimigrasian kepada masyarakat,” ungkapnya.

Pertemuan dilanjutkan ke Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Pria Wibawa, di ruang kerjanya. Pada kesempatan tersebut Saroha melaporkan terkait pengawasan keimigrasian dan situasi terkini di wilayah kerja Kantor Imigrasi Sibolga yang secara umum dalam keadaan baik, serta pelaksanaan Rapat Tim Pora dan kolaborasi dengan instansi lain maupun Aparat Penegak Hukum.

Kemudian Saroha menemui Direktur Kerja Sama Keimigrasian, Agus Widjaja. Pertemuan ini membahas tentang keberhasilan pelaksanaan kerja sama dengan Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Mandiling Natal dalam Pembentukan UKK beberapa waktu yang lalu.

“Setelah bertemu Pak Direktur, fokus kami selanjutnya akan membahas kerja sama dan kesiapan Pemerintah Daerah terkait peningkatan status UKK di Gunungsitoli dan Mandailing Natal menjadi Kantor Imigrasi,” tegasnya.

Mengakhiri tugas di Jakarta, Saroha bertemu Direktur Instrumen HAM, Betni Humiras Purba, di ruang kerjanya. Wanita tangguh yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Administrasi di Kanwil Kemenkumham Sumut merupakan salah satu sosok inspiratif bagi Saroha selama menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Sibolga. Dalam kesempatan tersebut Betni mengingatkan kepada Saroha dan jajaran agar tetap memperhatikan Pelayanan Publik Berbasis HAMHAM (P2HAM).

Dikatakan Betni, tahun lalu pelaksanaan P2HAM hanya melalui tahap verifikasi dan penilaian, namun tahun ini mengacu kepada Permenkumham No 2 Tahun 2022 melalui Pencanangan, Pembangunan, Evaluasi, Penilaian Pembinaan, dan Pengawasan.

“Saya yakin dengan kerja keras seluruh jajaran Kantor Imigrasi Sibolga di bawah kepemimpinan Saroha Manullang dapat meraih P2HAM tahun ini,” pungkas Betni.

(RZD)