Massa GMNI unjuk rasa di DPRD Sumut (Analisadaily/Christison Sondang Pane)
Analisadaily.com, Medan - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Utara (Sumut), Paulus, menegaskan menolak segala kebijakan pemerintah pusat yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Tidak itu saja, ia juga mendesak pemerintah daerah agar segera menuntaskan segala persoalan yang belum selesai, terutama masalah agraria di Sumut.
Menurut dia, berbagai isu seperti kenaikan harga bahan bakar minyak, kenaikan harga bahan pokok, telah menjadi penderitaan rakyat, sama halnya dengan di Sumut.
Karena itu, Paulus lanjut menjelaskan, GMNI sebagai organisasi berazaskan Marhaenisme yang memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara, menolak langkah-langkah menaikkan harga BBM.
"Kami menolak kenaikan harga BBM, bahan pokok. Kemudian, jangan membebankan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pemindahan Ibu Kota Negara," tegas Paulus saat berunjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Kamis (14/4).
Selain itu, kata dia, GMNI juga menolak pajak pertambahan nilai (PPN). Paulus menilai, upaya menaikkan PPN 11 persen untuk menambah pemasukan negara, padahal itu kontra dengan kondisi masyarakat yang saat ini berjuang agar bisa keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.
"Kami menduga, langkah menaikkan PPN untuk menambah biaya proyek IKN. Kita dengan tegas menolak kebijakan tersebut," kata Paulus di hadapan anggota DPRD Sumut, Benny Aritonang, yang menemui puluhan massa aksi.
Di samping itu, GMNI juga mendesak pemerintah supaya melakukan evaluasi dan mencopot menteri-menteri yang kinerjanya buruk, termasuk menteri yang justru sering mengeluarkan wacana-wacana yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
"Presiden harus tegas," ujar Paulus, sembari menambahkan agar konflik-konflik agraria di Sumatera Utara segera diselesaikan.
Menanggapi massa GMNI, Benny memastikan akan menyampaikan semua aspirasi mahasiswa ke pusat. Ia mengatakan, dari beberapa tuntutan itu ada yang khusus untuk DPRD Sumut dan masalah itu nanti akan dibicarakan bersama-sama.
"Khusus untuk konflik agraria di Sumatera Utara nanti akan kami sampaikan ke komisi terkait agar segera dilakukan rapat dengar pendapat. Kawan-kawan GMNI juga nanti kita undang supaya bisa memberikan saran dan pemikiran demi kebaikan bersama," kata politisi Partai Gerindra tersebut.
(CSP/RZD)
