Kelompok yang terdiri dari GMKI, GMNI, PMII, HIMMAH, KAMMI dan IMM ini menyuarakan empat tuntutan, diantaranya menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen, kebutuhan bahan pokok dan mendesak pemerintah mengusut hingga tuntas mafia dan kelangkaan minyak goreng.

Pada kesempatan itu, Edy mengapresiasi mahasiswa yang memperhatikan permasalahan bangsa dan masyarakat Indonesia. Dari empat aspirasi yang diterimanya, tiga diantaranya akan langsung disampaikan ke pemerintah pusat.

“Karena, tidak satupun dari ketiga kebijakan itu wewenang legislatif dan eksekutif di Sumatera Utara. Akan tetapi, poin keempat dari tuntutan itu, saat ini sudah dikerjakan dan akan diselesaikan,” kata Edy, sembari menyampaikan terima kasih kepada ratusan massa aksi karena sudah peka melihat realitas masyarakat.

Dia pun mengajak para mahasiswa untuk memberikan saran terkait mengatasi persoalan kelangkaan minyak goreng, dan juga mencari apa yang menyebabkan itu terjadi. Secara intelektual, kata Edy, akan dibicarakan dengan melibatkan para mahasiswa, termasuk dari kelompok Cipayung Plus.

Terkait kelangkaan minyak goreng di Sumatera Utara, Baskami, menegaskan akan berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan masalah minyak goreng, yang sulit didapat masyarakat.

“Aspirasi tentang kelangkaan ini akan kita lanjuti dan mencari siapa-siapa yang ‘bermain’ di belakang sulitnya minyak goreng di Sumatera Utara. Tuntutan soal kenaikan BBM, PPN 11 Persen dan harga bahan pokok, yakin dan percaya, ini akan sampai ke pusat dan akan kami dorong terus supaya terealisasi dengan baik,” tegas Baskami.

Koordinator Wilayah I (Korwil) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Hendra Manurung, mengatakan sudah dua tahun lebih masyarakat Indonesia, sudah sangat kesulitan secara ekonomi karena pandemi Covid-19. Namun pemerintah hari ini, justru mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat.

“Pemerintah tidak bisa menunjukkan kehadirannya, keberadaannya sebagai pengayom masyarakat yang menghadapi kesulitan karena harga bahan pokok naik dan menjamin ketersediaan bahan pokok tersebut. Di tengah kesulitan itu pula pemerintah menaikkan PPN 11 persen yang pada akhirnya juga menekan ekonomi warga,” kata Hendra sebelum massa ditemui Edy dan Baskami.

Saling Dorong

Hendra lanjut menyampaikan orasinya, kata dia, belum lama ini Satuan Tugas (Satgas) Pangan Sumatera Utara menemukan adanya indikasi penimbunan minyak goreng. Akan tetapi hingga sekarang ada kejelasan dari pemerintah apakah memang benar ada kartel yang bermain.

“Maka hari ini kita meminta kepada pemerintah solusi apa yang diberikan. Kami pun mendesak pemerintah untuk mengusut hingga tuntas dugaan adanya mafia minyak goreng. Bukan hanya itu, kami juga minta agar harga minyak goreng dapat diturunkan,” tegas Hendra.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, sempat terjadi saling dorong antara petugas Kepolisian, yang saat itu di barisan depan dijaga puluhan Polwan, dengan massa aksi. Insiden itu berawal ketika peserta demonstrasi sudah hampir satu jam tidak ditanggapi oleh perwakilan anggota DPRD Sumut atau pemerintah, yang pada saat itu sedang mengadakan rapat paripurna.

Lama menunggu di luar, akhirnya massa memilih untuk masuk ke kantor DPRD, namun mendapat hadangan dari pengawalan. Akan tetapi, keadaan itu tidak berlangsung lama karena mahasiswa kemudian menarik diri, sehingga situasi kembali kondusif sampai unjuk rasa selesai.

(CSP/EAL)