Menurut dia penghapusan tenaga honorer tersebut akan berdampak kepada kinerja pelayanan terhadap masyarakat. "Jadi Pemkab Asahan perlu segera berkoordinasi ke Pemerintah Pusat untuk mempertimbangkan betul-betul terkait dengan kebijakan penghapusan tenaga honorer atau Pegawai Pemerintah Non ASN," ungkap Julianto Putra, Jumat (10/6).

Dijelaskannya, adanya penghapusan tenaga honorer ini akan berdampak pada kinerja sistem pelayanan, dan apalagi kalau dilihat dari sisi kemanusiaan akan menambah jumlah pengangguran yang signifikan di Kabupaten Asahan jika hal ini direalisasikan di tahun 2023 nanti.

"Yah..!! Pemerintah Kabupaten Asahan harus segera mengkaji Hal ini dan harus punya perencanaan yang matang serta melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi tenaga honorer yang akan dihapus dan harus dikurangi secara bertahap. Kalau penghapusan dilakukan secara merata atau serentak akan menimbulkan pengangguran besar-besaran," ujar Julianto Putra yang juga menjabat tim pakar di DPRD Asahan.

Dia juga berharap kepada anggota DPRD Asahan dan Pemkab harus segera menemui Mendagri dan Menpan RB, setidaknya diberikan waktu sampai 2025 untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Artinya ada tenggang waktu dan persiapan yang matang dan Pemkab Asahan jangan lagi melakukan rekrutmen tenaga honorer atau Pegawai Non ASN," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo kembali mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tidak merekrut pegawai pemerintah non ASN. Sebagai gantinya, pemda diminta merekrut pekerja alih daya (outsourcing).

(ARI/RZD)