Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perpajakan Sumatera Utara, Eddy Wahyudi, mengatakan di tengah ketidakpastian global yang eskalatif, APBN hadir di tengah masyarakat untuk mendukung program pemulihan ekonomi di Sumatera Utara.

"Hingga Juni 2022, beberapa indikator perekonomian di Sumatera Utara seperti perkembangan harga di tingkat konsumen mengalami inflasi 1,4 persen pada Juni, di mana hal ini lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya 0,74 persen dengan tingkat inflasi tahunan sebesar 5,6 persen," kata Eddy, Selasa (2/8).

Namun inflasi yang terjadi sepanjang periode ini yaitu hingga Juni 2022 masih berada dalam rentang terkendali. Range target inflasi tahun 2022 juga didukung bauran kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga serta pasokan pangan seperti dilakukannya pasar murah yang tersebar di beberapa titik di Kota Medan.

Selain itu dilakukan pula peningkatan pengawasan ketersediaan dan kelancaran distribusi barang oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Dalam kinerjanya, APBN terus dijaga dalam koridor yang ekspansif dan konsolidatif agar momentum pemulihan ekonomi di Sumut tetap terjaga dengan baik. Pemerintah juga terus melakukan pengiatan di sisi penerimaan serta mengupayakan alselerasi belanja untuk menopang pertumbuhan.

Kinerja penerimaan perpajakan di Sumatera Utara yang dikelola oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perpajakan Provinsi Sumut I & II hingga Juni 2022 telah mencapai Rp 20,66 triliun dari target Rp 23,6 triliun.

"Realisasi penerimaan pajak ini tumbuh signifikan 100,74 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya," sambungnya.

Tentunya besarnya belanja APBN tidak terlepas oleh dukungan pengelolaan kas pemerintah yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai Juni 2022 diberikan kepada belanja modal sebesar Rp 27,42 triliun serta realisasi transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 19,61 triliun.

Tak hanya sampai disitu, pemulihan ekonomi Sumut akan terus berlanjut meskipun diliputi oleh ketidakpastian dikarenakan adanya dampak normalisasi kebijakan moneter negara maju dan konflik geopolitik. Hingga Juni 2022 realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Sumut mencapai Rp 3,75 triliun dengan kontributor realisasi terbesar pasa Kluster Perlindungan Masyarakat yaitu 65,23 persen yang berfungsi untuk memperkuat daya beli masyarakat rentan.

"PEN ini merupakan salah satu stimulus dalam rangka askelerasi pemulihan ekonomi nasional. Hinggal 8 Juli 2022 ini kita lihat realisasi program PEN di Sumut sudah mencapai Rp 3,75 triliun yang didominasi pada klaster perlindungan masyarakat untuk memperkuat daya beli masyarakat rentan," kata Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Utara, Heru Nugroho.

Realisasi yang dilakukan pada Kluster ini juga meliputi PKH kepada 939.649 KPM, sembako kepada 2,50 juta KPM, BLT minyak goreng kepada 2,29 juta PKM, serta Bantuan Tunai Langsung (BLT) Desa.

Peran APBN sebagai shock absorber sangat diperlukan dengan tetap memperhatikan kesehatan APBN agar tetap sustainabel dan kredibel dalam menjaga perekonomian dari tekanan ekonomi global yang masih volatile.

Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu Satu) Sumatera Utara sebagai pengelola fiskal di daerah akan terus berkolaborasi bersama instansi vertikal K/L, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait untuk terus mendukung pemulihan ekonomi di Sumatera Utara.

Optimisme Tetap harus dipelihara seiring transisi dari pandemi menuju fase endemi dengan upaya perluasan cakupan vaksin guna mengembalikan kepercayaan diri masyarakat untuk kembali menghidupkan aktifitas ekonomi. Dimana hingga 30 Juni 2022 cakupan vaksinasi di Sumatera Utara telah mencapai 11.002.974 dosis untuk vaksi 1, 9.409.081 untuk vaksin II, dan sebanyak 2.828.949 untuk vaksin III/booster.

(JW/CSP)