Anggota DPRD Medan Godfried Lubis Kritik Keras Program Sapa Warga

Anggota DPRD Medan Godfried Lubis Kritik Keras Program Sapa Warga
Godfried Effendy Lubis (Analisadaily/Ist)

Analisadaily.com, Medan - Anggota Komisi III DPRD Medan Drs Godfried Effendi Lubis, MM menyoroti program andalan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, Gotong Royong dan Sapa Warga yang dilaksanakan setiap pekan, dinilainya merupakan kegiatan misterius. Selain itu, anggaran kegiatan tersebut juga tidak jelas sumbernya dari mana.

Sumber anggarannya tidak jelas. Ini kegiatan misterius. Kita sudah pertanyakan dalama rapat Banggar saat pembahasan R-APBD 2027, tidak ditemukan nomenklaturnya," tegas Godfried Effendy Lubis di Medan, Kamis (19/11/2026).

Menurut politisi PSI itu pertanyaan tersebut bukan tidak berdasar. Saat Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan beberapa hari lalu, pihak Pemko Medan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak mampu memberi penjelasan memadai terkait sumber dana setiap kegiatan Sapa Warga itu.

"Sudah kita tanya, setiap kegiatan Sapa Warga, dari mana uangnya. Kita tidak setuju kalau setiap melaksanakan Sapa Warga justru camat, lurah dan kepling yang dibebankan pembiayaannya," tegas Godfried, Sekretaris Fraksi PSI DPRD Medan.

Tidak hanya soal anggaran, Godfried juga menyoroti pola pelaksanaan kegiatan yang dinilainya janggal. Beberapa kegiatan Sapa Warga digelar malam hari dan selalu melibatkan salah satu fraksi di DPRD Medan.

"Apa urgensinya dilaksanakan malam hari. Dan kenapa hanya melibatkan salah satu fraksi di DPRD Medan," tanya Godfried bernada geram.

Bagi Godfried, jika Sapa Warga adalah program resmi Pemerintah Kota Medan, seharusnya kegiatan itu melibatkan seluruh unsur DPRD secara proporsional, bukan hanya satu fraksi tertentu. Apalagi, DPRD adalah mitra sejajar pemerintah daerah dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Terkait hal itu, Godfried mendesak Wali Kota Medan agar memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai pertanggungjawaban kegiatan tersebut.

"Kita minta penjelasan pertanggungjawaban Wali Kota Medan. Biaya Sapa Warga itu dari mana. Untuk pelaksanaan 2027 pun patut transparan," terang Godfried sembari mengingatkan Wali Kota Medan agar tidak menciptakan kegiatan di luar prosedur yang berlaku.

Menurutnya, seluruh kegiatan pemerintah harus memiliki dasar hukum, nomenklatur anggaran yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Janganlah ada kegiatan siluman. Harus jelas kegiatannya dan pertanggungjawaban kegiatannya," pungkasnya.

(JW/RZD)

Baca Juga

Rekomendasi