RS Eshmun Lambat Tangani Pasien, BPJS Kesehatan Ancam Tindak Tegas Bila Berulang (Analisadaily/Ist)
Analisadaily.com, Medan — Komitmen Rumah Sakit Eshmun dalam melayani pasien BPJS Kesehatan patut dipertanyakan. Sebab, pasien dinilai ditelantarkan karena harus menunggu lama di kursi tunggu, tanpa penanganan yang semestinya.
"Kita pertanyakan komitmen pihak RS Eshmun seperti apa? Seharusnya pihak RS tidak menelantarkan pasien menunggu di kursi tunggu. Kalau ada pasien, ya tangani dulu lah," tegas dr. Faisal Arbie saat mendampingi keluarga pasien dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD Medan dengan pihak RS Eshmun, Selasa (17/11/2026) yang dalam rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Modesta Marpaung dan dihadiri anggota Komisi II lainnya, Janses Simbolon dan Binsar Simarmata, Direktur RS Eshmun Jony Manurung bersama dr. Daniel, pihak pengadu, Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan Kota Medan.
Sementara, anggota Komisi II Binsar Simarmata mengajak pihak RS untuk sama-sama bertanggung jawab dan satu persepsi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Pihak RS seyogianya mendukung penuh pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan tidak mengabaikan keluhan pasien. "Mari sama-sama melakukan perbaikan. Jangan hilang hati nurani. Utamakan pertolongan," saran Binsar.
Anggota Komisi II lainnya, Janses Simbolon menegaskan bahwa kejadian serupa sudah banyak terjadi. Karena itu, jika terbukti terulang, pihak RS akan diberi sanksi tegas, mulai dari pencabutan izin hingga pemutusan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
"Pemko Medan telah mengalokasikan anggaran untuk berobat gratis sekitar Rp300 miliar. Itu harus kita awasi penggunaannya," tegas politisi Hanura itu.
Sementara itu pihak BPJS Kesehatan Suprianto menyampaikan akan melakukan pengawasan secara maksimal agar kejadian serupa tidak terulang kembali. "Jika terulang, sanksi tegas akan kita berikan," Suprianto.
Direktur RS Eshmun Joni Manurung mengakui ada keterlambatan penanganan pasien dikarenakan pasien penderita prostat yang harus dirujuk ke RS lain.
"Di rumah sakit kita tidak ada dokter spesialias Urologi maka pasien harus dirujuk. Ketika itu sedikit ada keterlambatan penanganan. Ke depan kami akan lebih respon dan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik," terang Jony.
RDP pun ditutup dengan kesepakatan bersama untuk melakukan perubahan pelayanan yang lebih baik. Pihak RS diminta memberikan pelayanan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
Seharusnya, tindakan medis diberikan dulu, administrasi menyusul. Karena yang dipertaruhkan adalah keselamatan dan nyawa pasien.
(MC/RZD)