F–PDIP DPRD Medan Tagih Janji Wali Kota, Jadikan 41 Unit Puskesmas Garda Terdepan Pelayanan

F–PDIP DPRD Medan Tagih Janji Wali Kota, Jadikan 41 Unit Puskesmas Garda Terdepan Pelayanan
F–PDIP DPRD Medan Tagih Janji Wali Kota, Jadikan 41 Unit Puskesmas Garda Terdepan Pelayanan (Analisadaily/Ist)

Analisadaily.com, Medan — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan menagih janji Wali Kota Medan untuk menjadikan 41 unit Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dasar.

Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan Dr Lily MBA dalam sidang Paripurna Penyampaian Jawaban Fraksi-Fraksi DPRD Medan terhadap Tanggapan Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, yang dilaksanakan Senin (16/11/2026) di DPRD Medan yang dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen, didampingi Wakil Ketua Hj. Sri Rezeki dan H. Zulkarnaen.

Di kesempatan itu, Fraksi PDI Perjuangan juga mendukung penuh pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD tentang Sistem Kesehatan Kota Medan yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus), dengan sejumlah catatan kritis.

Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi Pemko Medan yang mendukung Ranperda tersebut, khususnya arah pengaturan ke sistem yang lebih promotif dan preventif, penguatan pelayanan primer, alur rujukan yang jelas, prioritas pertolongan darurat sebelum administrasi, keterbukaan informasi kamar, kepastian obat, perlindungan pasien dan nakes, hingga transparansi pembiayaan.

“Kami mempunyai kesamaan pandangan. Dengan Ranperda baru ini, warga akan merasakan kehadiran pemerintah secara nyata di saat mereka sakit,” ujar Lily.

Lily juga mengingatkan, sesuai UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan rumah sakit, tetapi juga masyarakat. Karena itu edukasi promotif dan preventif harus digencarkan lewat Puskesmas, termasuk penyuluhan bahaya narkoba dan penggiatan Posyandu balita dan lansia.

Poin paling kritis adalah soal rujukan. Fraksi menyoroti keterbatasan ruang rawat inap di RS provider, khususnya bagi pasien BPJS Kesehatan Kelas III yang kerap diterlantarkan dan diperlakukan tidak adil.

“Mohon hal ini diperhatikan dan tidak terulang kembali ke depannya,” pinta Lily.

Untuk itu, Fraksi mendorong RSUD dr. Pirngadi Medan dan RSUD H. Bachtiar Djafar diberdayakan maksimal melalui pembenahan gedung dan ruang rawat inap, pengadaan alkes modern, kecukupan dokter spesialis dan paramedis, serta integrasi administrasi dengan seluruh Puskesmas.

Di penghujung penyampaian jawaban, Fraksi PDI Perjuangan juga minta dalam Perda diatur jelas mekanisme pengaduan, pengawasan mutu pelayanan, sanksi bagi pelanggar standar pelayanan, serta perlindungan bagi dokter, bidan, perawat dan tenaga medis dari ancaman kekerasan.

(MC/RZD)

Baca Juga

Rekomendasi