Persoalan ini bukan ancaman yang boleh diabaikan. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), sebagaimana diberitakan pada 6 November 2026, mencatat 61 TPA mengalami kebakaran sejak Februari hingga awal November 2026. Bahkan, enam di antaranya masih terbakar berdasarkan pembaruan data 3 November 2026.

Angka ini menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan sampah Indonesia belum selesai pada urusan mengangkut dan menimbun sampah. Ada persoalan tata kelola lingkungan yang jauh lebih mendasar.

Dioksin merupakan kelompok pencemar organik persisten atau Persistent Organic Pollutants (POPs). Senyawa ini dapat terbentuk sebagai produk sampingan dari proses pembakaran yang tidak terkendali, termasuk pembakaran sampah campuran. Salah satu senyawa paling beracun dalam kelompok tersebut adalah TCDD (2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin).

Mengapa kita harus mengkhawatirkannya? Karena dioksin tidak berhenti di udara. Senyawa ini dapat berpindah ke tanah, air, dan organisme hidup, kemudian masuk ke rantai makanan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa lebih dari 90 persen paparan dioksin pada manusia berasal dari makanan, terutama daging, produk susu, ikan, dan kerang.

Waktu paruh dioksin dalam tubuh manusia diperkirakan mencapai 7–11 tahun. Artinya, pencemar ini memiliki karakter yang tidak sederhana: dampaknya dapat berlangsung jauh melampaui peristiwa pembakaran itu sendiri.

Bukti ilmiah juga memperlihatkan bahwa risiko tersebut bukan sekadar dugaan. Penelitian Nguyen Thi Kim Oanh dan kolega yang diterbitkan dalam jurnal Waste Management mengukur emisi pembakaran sampah terbuka di Asia Tenggara. Penelitian itu melaporkan faktor emisi rata-rata dioksin sebesar 482 nanogram WHO-TEQ per kilogram sampah dalam kondisi berat basah pada pembakaran sampah perkotaan campuran.

Angka ini merupakan hasil penelitian eksperimental, bukan hasil pengukuran langsung dari seluruh TPA yang terbakar di Indonesia. Namun, temuan tersebut cukup menjadi peringatan bahwa pembakaran sampah dapat menghasilkan pencemar berbahaya yang perlu dikendalikan.

Disinilah kita perlu mengubah cara pandang terhadap kebakaran TPA. Memadamkan api memang penting, tetapi apakah setelah api padam persoalan lingkungan otomatis selesai? Belum tentu. Abu pembakaran, tanah di sekitar lokasi, air lindi, dan kemungkinan paparan melalui udara tetap perlu diperiksa. Tanpa pengujian laboratorium, kita tidak dapat memastikan apakah dioksin telah mencemari lingkungan maupun seberapa besar risikonya bagi masyarakat.

Ironisnya, Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum pengelolaan sampah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Pasal 29 melarang penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA dan pembakaran sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 juga mengatur perlindungan dan pengelolaan mutu lingkungan hidup. Persoalannya, keberadaan regulasi belum otomatis menjamin pelaksanaan di lapangan.

Menurut saya, terdapat tiga agenda mendesak yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Pertama, menggeser kebijakan pengelolaan sampah dari pendekatan hilir menuju pendekatan hulu. Pemilahan sampah organik dan anorganik harus menjadi kewajiban yang dijalankan secara konsisten, bukan sekadar kampanye seremonial.

Kedua, setiap TPA yang mengalami kebakaran perlu mendapatkan pemantauan lingkungan pascakebakaran, termasuk pengujian dioksin pada media lingkungan yang relevan. Ketiga, hasil pemantauan harus dibuka kepada publik agar masyarakat mengetahui kondisi lingkungan tempat mereka tinggal.

Pemerintah daerah juga harus berani mengevaluasi kapasitas TPA, sistem pengelolaan, kesiapan menghadapi musim kering, dan pengawasan terhadap pengelola. Tanggung jawab pengelolaan sampah tidak boleh berhenti pada masyarakat yang diminta memilah sampah dari rumah. Pemerintah dan pengelola fasilitas memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya untuk memastikan sampah tidak berubah menjadi sumber pencemaran.

Dari perspektif Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, persoalan dioksin memperlihatkan bahwa kerusakan lingkungan tidak selalu hadir dalam bentuk yang kasatmata. Ada pencemar yang tidak berwarna, tidak selalu berbau, tetapi berpotensi bertahan dan berpindah melalui sistem ekologis.

Karena itu, keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak cukup diukur dari bersihnya jalan atau padamnya api di TPA. Keberhasilan harus diukur dari kemampuan mencegah pencemaran, melindungi kesehatan manusia, dan menjaga keberlanjutan ekosistem.

Kita tidak boleh menunggu sampai ditemukan pencemaran dioksin dalam pangan atau tubuh manusia untuk mulai bertindak. Prinsip pencegahan seharusnya menjadi dasar kebijakan lingkungan.

Sebab, sampah yang kita buang hari ini tidak selalu berhenti di tempat pembuangan. Jika salah dikelola, ia dapat kembali kepada manusia dalam bentuk ancaman yang tidak pernah kita lihat, tetapi mungkin kita rasakan bertahun-tahun kemudian.

*Penulis merupakan Program Doktor Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara*