Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara (Sumut), Sutrisno Pangaribuan. Menurutnya, PDIP tidak menganut politik oportunis yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan kekuasaan.

Bahkan, kata Sutrisno, sekalipun Presiden Prabowo meminta PDIP menyodorkan kader untuk mengisi posisi wakil presiden, partainya tidak akan mengambil kesempatan tersebut.

"PDIP tidak akan memanfaatkan kekosongan posisi wakil presiden dengan menyodorkan kadernya. Kami tetap setia pada posisi sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan Prabowo Subianto," tegasnya.

Ia menjelaskan, sikap politik PDIP selama ini, termasuk penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh seluruh anggota Fraksi PDIP, bukan didasarkan pada kepentingan perebutan kekuasaan. Langkah tersebut, menurutnya, lahir dari fakta-fakta hukum dan persoalan yang dinilai telah muncul sejak Gibran Rakabuming Raka dipaksakan menjadi calon wakil presiden.

Karena itu, PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo bersama partai-partai koalisi pengusung untuk menentukan dan mengusulkan dua nama calon wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.

Namun, Sutrisno mengingatkan agar sosok yang dipilih benar-benar mampu membantu Presiden menjalankan pemerintahan, bukan justru menjadi beban politik maupun pemerintahan seperti yang selama ini mereka kritik terhadap Gibran.

Menurutnya, calon wakil presiden pengganti harus memiliki integritas, kapasitas, dan komitmen untuk mendampingi Prabowo menuntaskan masa pemerintahan hingga 2029.

Ia juga menyebut sejumlah kriteria yang perlu menjadi perhatian. Calon wakil presiden tersebut harus terbebas dari kepentingan kelompok tertentu, termasuk apa yang disebutnya sebagai "Geng Solo", "Geng Parcok", maupun kelompok yang dikaitkannya dengan Listyo Sigit Prabowo.

"Yang dibutuhkan adalah sosok yang tulus mendampingi Presiden Prabowo menuntaskan periode pemerintahan hingga Pilpres 2029. Bukan orang yang membawa agenda politik pribadi ataupun ambisi menjadi calon presiden pada 2029," ujarnya.

Lebih jauh, Sutrisno menyarankan agar Prabowo tidak memilih calon wakil presiden dari kalangan ketua umum partai politik pengusung. Langkah itu dinilai penting untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan tarik-menarik kepentingan antarpartai dalam koalisi pemerintahan.

Sebagai alternatif, ia mendorong Presiden Prabowo mempertimbangkan figur profesional dan independen dengan latar belakang administrasi pemerintahan yang kuat.

Sosok tersebut, menurutnya, harus memiliki kemampuan manajerial, pengalaman birokrasi, serta kecakapan dalam mengoordinasikan jalannya pemerintahan. Dengan demikian, wakil presiden tidak sekadar menjadi pendamping simbolis, tetapi mampu memperkuat efektivitas kerja Presiden.

Sutrisno menilai, Indonesia membutuhkan figur wakil presiden yang bekerja berdasarkan kepentingan negara, bukan kepentingan kelompok maupun kalkulasi politik jangka pendek.

"Jabatan wakil presiden bukan hadiah politik ataupun kendaraan untuk mengejar kekuasaan. Posisi itu harus diisi orang yang benar-benar mampu membantu Presiden dan memastikan pemerintahan berjalan efektif demi kepentingan rakyat," pungkasnya.